Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, memberikan tanggapanya terkait beredarnya video para kepala daerah PDIP yang mengajak masyarakat untuk memilih partainya dan Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pilpres 2024.
Hasto memberikan bantahan jika adanya video tersebut tidak menyalahi aturan Pemilu dalam hal ini Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023.
"Berdasarkan aturan pemilu yang tidak boleh. Itu adalah pertama, kampanye sebelum saatnya yang dilakukan oleh tim kampanye. Kami belum memiliki tim kampanye," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (28/8/2023).
"Yang kedua, di sampaikan tentang ajakan mencoblos, ajakan memilih, yang ketiga disampaikan visi misi dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden," sambungnya.
Menurutnya, adanya tim kampanye baru akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umim (KPU) usai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terbentuk dan didaftarkan ke KPU.
Untuk itu, menurutnya, jika adanya video kepala daerah tersebut tak menyalahi aturan kampanye.
"Ini kan belum ada yang ditetapkan oleh KPU," tuturnya.
Menurutnya, adanya komunikasi kepada masyarakat penting dilakukan apalagi kepala daerah dalam melakukan sosialisasi.
"Nah sehingga melakukan komunikasi politik dengan rakyat, itu merupakan tugas dari partai politik termasuk kepala daerah yang juga diusung oleh partai politik melakikan sosialisasi terhadap calon yang diusung oleh masing-masing partainya agar rakyat tahu ini bagian dari pendidikan politik kepada seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
Baca Juga: Hasto PDIP Curi Momentum Elektabilitas Ganjar yang Tengah Rebound
Diketahui, sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDIP seperti Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobby Nasution mulai mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pilpres 2024
