Infografis
Suara.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno menyatakan tak ada pilihan alternatif untuk membentuk koalisi baru menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia menyatakan, partai lambang kakbah itu masih tetap setia mendukung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) dan berkoalisi dengan PDI-P.
Sebab, kata eks Wakil Gubernur DKI itu, PPP sudah terikat kontrak politik bersama dengan PDIP untuk mendukung Ganjar sebagai Capres. Hingga saat ini, pihaknya masih mempertahankan keputusan itu.
Hal ini dikatakan Sandiaga usai menghadiri Rapat Bappilu DPP PPP, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (27/8/2023)
"Tidak ada alternatif, kami terikat kerja sama politik, kami tidak membicarakan alternatif, kami fokus kepada kerja sama politik yang sudah ditandatangani dan kami dikuatkan oleh rapimnas tanggal 14 Juni. Di mana, Rapimnas telah memutuskan dan 17 Juni telah dikukuhkan perjuangan kami bersama PDIP," ujar Sandiaga.
Karena tidak ada alternatif lain, Sandiaga meminta para kader PPP untuk tak memikirkan opsi lain pembentukan koalisi baru.
"Tapi mereka fokus saja Istikamah karena memang di PPP ini poin pertama dalam perjuangannya adalah ibadah jadi kita ibadah yang pertama, dan ke-6 itu istikamah," katanya.
Sandiaga tak mau bicara lebih lanjut soal komunikasi koalisi baru bersama PKS dan Demokrat lantaran wewenang itu merupakan milik Plt Ketua Umum PPP Mardiono. Namun, ia menyarankan Mardiono untuk mencermati dinamika politik ke depannya.
"Tapi saya akan mengusulkan seperti yang saya sampaikan bahwa kita harus mampu utk bisa mengajak berjuang bersama dalam dinamika politik yang terjadi," pungkasnya.
Diketahui Sandiaga saat ini masih diperjuangkan untuk menjadi cawapres Ganjar. Sementara di satu sisi Anies merupakan capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dibentuk NasDem, PKS, dan Partai Demokrat.
Baca Juga: Simbol Jokowi Dukung Prabowo di Pilpres 2024 Semakin Terlihat Jelas
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini menilai wacana duet Ganjar-Anies menjadi bukti bahwa percepatan pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang perlu dilanjutkan
