Infografis
"Saat melakukan melakukan pengecekan terhadap laman KPU Kabupaten/Kota yang tidak mengumumkan, ditemukan laman yang tidak aktif dan terjadi kesalahan (error)," ungkap Mita.
Selain itu, kata dia, JPPR juga menemukan beberapa KPU Kabupaten/Kota yang hanya memberikan alamat email untuk masyarakat yang meminta data DCS dan memberikan tanggapannya melalui email tersebut.
"Berdasarkan temuan tersebut, JPPR mendorong KPU Kabupaten/Kota untuk mempercepat pleno penetapan DCS dan mempercepat pengumuman hasil penetapan DCS karena semakin lama pengumuman yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, akan mengurangi waktu tanggapan masyarakat terhadap DCS," tutur Mita.
Lebih lanjut, penundaan pelantikan Bawaslu Kabupaten/Kota dinilai mengakibatkan kehilangan momentum pengawasan dan fungsinya dalam memastikan tahapan DCS.
"Euforia pasca pelantikan dan belum adanya bimbingan teknis Pengawas Pemilu yang baru dilantik akan mengurangi kualitas pengawasan oleh Bawaslu, mengingat masa tanggapan hanya 10 hari sejak tanggal 19 Agustus 2023," kata Mita.
"Fungsi Bawaslu Provinsi juga tidak dapat mewakili di seluruh Kabupaten/Kota masing-masing mengingat mereka juga harus melakukan pengawasan DCS DPRD Provinsi masing-masing," tandas dia.
Sebalumnya, Bawaslu RI melantik 1.912 anggota bawaslu terpilih dari 514 Kabupaten/Kota masa jabatan 2023-2028 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Sabtu, (19/8/2023).
Rahmat Bagja melantik mereka secara langsung dan daring berdasarkan Surat Keputusan nomor 2576.1-2613.1/HK.01.01/K1/08/2023.
“Melantik saudara sebagai anggota Bawaslu/panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota masa jabatan 2023-2028,” kata Bagja dalam pelantikan yang disiarkan melalui kanal Youtube Bawaslu RI, Sabtu (19/8/2023).
Baca Juga: Mantan Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja Risal Randa Jadi Anggota Bawaslu Kota Depok
Perlu diketahui, pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sempat tertunda. Menurut Bagja, penundaan tersebut disebabkan oleh peretasan sistem pemasukan data Bawaslu.
