Infografis
Suara.com - Partai Golkar telah memantapkan diri untuk mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, analis politik, Riza Widiyarsa meragukan Golkar bakal solid dalam mendukung Prabowo.
Hal tersebut disampaikan Riza karena dirinya melihat ada sejumlah masalah di internal Partai Golkar. Bukan hanya itu, kasus hukum juga sempat menyeret nama petinggi partai berlambang pohon beringin itu.
“Manuver yang dilakukan oleh Golkar dan PAN dengan mendukung Prabowo Subianto menarik untuk dicermati. Apakah koalisi ini bisa menjadi koalisi yang stabil atau tidak. Karena jika kita lihat, ada beberapa masalah yang ada di Golkar,” kata Riza melalui keterangan resminya, Senin (14/8/2023).
Riza mencatat setidaknya ada beberapa petinggi Golkar yang diduga terlibat dalam persoalan hukum, misalnya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto terkait dengan kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) di tahun 2021.
Baca Juga: PPP Pilih Ganjar dan PAN-Golkar Merapat Dukung Prabowo, KIB Otomatis Bubar
Kemudian, Riza menyebut adanya kader Golkar yang menjadi pendukung Capres Anies Baswedan.
“Apakah Golkar bisa solid dengan mendukung Prabowo Subianto? Hal tersebut tentu patut dipertanyakan. Belum lagi dengan adanya keinginan dari sebagian kader Golkar yang ingin mengganti Airlangga dari jabatan Ketua Umum Partai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Riza menilai masalah hukum yang menimpa para petinggi partai memang meresahkan, terutama bagi partai-partai yang menjadi bagian dari koalisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Seperti kasus BTS, kasus dana hibah KONI dan kasus suap izin benih ekspor lobster.
![Bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri), dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) saat deklarasi Bakal Calon Presiden di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/08/13/34311-prabowo-subianto-airlangga-hartarto-zulkifli-hasan-muhaimin-iskandar.jpg)
Lebih lanjut, Riza melihat sisi menarik jika ternyata Airlangga Hartarto hanya ingin ‘berlindung’ dengan gabung ke koalisi Prabowo. Padahal diketahui kasus yang melibatkan mantan Menteri KKP Edhy Prabowo tetap diproses secara hukum dan Gerindra membiarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.
“Nah kasus-kasus seperti ini, tentu memperburuk image dari pemerintahan Presiden Jokowi. Seharusnya para partai koalisi bekerja sesuai dengan Amanah mereka, jangan kemudian membuat hal-hal yang melanggar hukum," terangnya.
Baca Juga: Jejak Manuver Politik Prabowo, Akui Bagian dari Tim Pemerintahan Jokowi
"Apalagi di era keterbukaan seperti saat ini, yang ditambah dengan era digital, di mana rekam jejak digital akan ada terus,” ujar Riza.
Meski demikian, Riza menilai yang dilakukan oleh Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB bisa dilihat sebagai sesuatu yang mungkin sudah bisa diprediksi, seperti pernyataan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa koalisi ini seperti koalisi PAN-Gerindra di Pilpres 2019.
“Hanya saja, apakah koalisi ini cukup kuat untuk melawan dua kandidat lain yang maju ke bursa Pilpres 2024?,” tanyanya.
