Infografis
Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipersilahkan cabut dari kerja sama politik jika masih terus mendesak dan memaksa agar Sandiaga Unio menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres).
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah merespons kekhawatiran di internal PPP mengenai nasib mereka bila Sandiaga Uno tidak dijadikan bacawapres oleh Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
"Bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," katanya pada Senin (14/8/2023).
Dalam menjalin kerja sama politik, menurut Basarah, penting sikap kesukarelaan untuk dikedepakan.
"Kalau sebuah kerja sama politik itu landasannya bukan kesukarelaan, ya tentu perjalanannya akan semakin sulit," tuturnya.
Namun, Basarah menyebut, peluang semua figur yang disebut-sebut sebagai cawapres Ganjar masih sama semuanya, termasuk nama Sandiaga Uno.
"Tapi sekali lagi, semua cawapres yang muncul di permukaan publik mau Pak Sandiaga Uno, mau Pak Mahfud MD, kemudian sekarang Mba Puan ada menyebut Mba Yenny Wahid, ada mantan panglima TNI (purn) Jenderal Andika perkasa, kemudian ada pak Erick Thohir dan banyak lagi," ujarnya.
"Saya kira probability mereka untuk menjadi cawapres pak Ganjar, cukup tinggi, kita tunggu nanti pada akhirnya batas akhir pendaftaran capres cawapres yang telah diatur KPU, kita lihat bagaimana formasi grouping parpolnya, dan formasi capres cawapresnya," sambungnya.
Pernyataan Arsul
Baca Juga: Partai-Partai Besar Sudah Bikin Koalisi, Bagaimana Nasib Ganjar dan PDIP?
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengungkapkan bahwa di internal partainya kekinian berkembang pembicaraan soal bagaimana nasib PPP jika Sandiaga Uno tidak dijadikan bakal calon wakil presiden oleh Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
