Suara.com - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan mendapat saran dari para kiai di Surabaya untuk memilih calon wakil presiden (cawapres) dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Anies menyebut para kiai itu turut memberikan arahan dan membekalinya dengan sejumlah nama untuk dipilih.
Diketahui sebanyak 200 kiai dan gus se-Jawa Timur menyatakan dukungannya kepada Anies sebagai capres pada Kamis (10/8/2023) kemarin. Simak profil singkat 5 cawapres Anies yang diusulkan kiai NU berikut ini.
1. Yenny Wahid
Nama Yenny Wahid masuk sebagai salah satu nama cawapres yang direkomendasikan oleh para kiai NU untuk jadi cawapres Anies. Diketahui putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu merupakan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Yenny Wahid merupakan salah satu aktivis Nahdlatul Ulama (NU) dan pendiri Partai Kedaulatan Bangsa yang kini berganti nama jadi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). Selama berkarier di dunia politik, Yenny pernah menjabat sebagai Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada periode 2005 - 2010. Namun sayang dia diberhentikan dari jabatannya pada tahun 2008 silam.
Baca Juga: Ramai-ramai Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres ke MK, Ada yang Minta Turun 21 Tahun
Rekam jejak Yenny lainnya adalah pernah didaulat oleh mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai staf khusus di bidang Komunikasi Politik. Namun dia akhirnya mengundurkan diri karena masih berstatus sebagai kader PKB untuk menghindari kepentingan politik dan kelompok.
Sementara itu berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia, elektabilitas Yenny Wahid sebagai cawapres kini berada di urutan ke-12 dengan persentase hanya sekitar 1,3 persen. Sedangkan survei yang memasangkan Anies Baswedan-Yenny Wahid pun hanya berhasil meraup sekitar 18,2 persen dari total responden.
2. Cak Imin
Selanjutnya ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang juga masuk rekomendasi cawapres Anies. Cak Imin diketahui jadi Ketum PKB sejak tahun 2005 silam. Dia punya darah kental NU karena merupakan keturunan KH Bisri Syamsuri, ulama besar pendiri NU.
Sementara itu karier Cak Imin di DPR dimulai tahun 1999 ketika terpilih jadi Wakil Ketua DPR. Cak Imin kemudian diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2009.
Cak Imin lalu terpilih kembali jadi anggota DPR-RI untuk keempat kalinya pada periode 2014-2019. Dia juga menjadi Wakil Ketua MPR pada 2018-2019. Kekinian Cak Imin adalah Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat periode 2019-2024.
Baca Juga: Peluang Gibran Maju Cawapres, Relawan Arus Bawah Jokowi: Tergantung Koalisi Parpol
3. Khofifah
Nama Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menjadi salah satu sosok yang masuk ke dalam rekomendasi para kiai Surabaya untuk jadi cawapres Anies. Bahkan Partai NasDem yang menjadi salah satu anggota Koalisi Perubahan mengaku telah membujuk Khofifah agar membulatkan tekad untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024.
Rekam jejak Khofifah sebelum jadi Gubernur Jatim adalah menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ke-5 pada Kabinet Persatuan Nasional. Ketika itu Khofifah juga menjadi menteri termuda di Kabinet Gus Dur tersebut.
Khofifah juga aktif di NU sebagai seorang nahdliyin. Bahkan dia memperoleh penghargaan dari Pemprov Jatim sebagai Pembina Ormas Terbaik. Penghargaan itu berkaca dari kinerjanya sebagai Ketua Umum Muslimat NU.
Tak cukup di situ, Khofifah menyabet Penghargaan Khusus Bakti Sepanjang Masa atau Long Life Achievement untuk Muslimat NU. Dia juga mencetak rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk Nuzulul Quran 1441 H secara daring pertama di dunia dan Khotmil Quran Kubro secara daring terbanyak di dunia. Selain itu Khofifah juga berhasil menelurkan konsep Ekonomi Berbasis Pesantren (Ekotren).
4. AHY
Nama Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun masuk dalam daftar rekomendasi cawapres Anies dari para kiai. Putra Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini bahkan disebut-sebut menjadi kandidat terkuat cawapres Anies.
AHY sendiri menyambut dengan syukur namanya masuk dalam daftar rekomendasi para kiai dan ulama di Jatim untuk jadi cawapres Anies. "Alhamdulillah itu aspirasi dan harapan para kiai dan alim ulama se-Jawa Timur saya merasa terhormat dan tentunya kita ingin terus berjuang dan berikhtiar membawa semangat dan narasi perubahan semoga ada jalannya ke depan," ujar AHY pada Jumat (11/8/2023).
Karier politik AHY dimulai ketika dia terjun di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 silam. Ketika itu dia pensiun dari dunia militer yang telah digelutinya selama 16 tahun dengan pangkat terakhir sebagai Mayor.
Namun AHY harus menelan pil pahit dalam debut pertamanya di kancah politik. Dia kalah berpasangan dengan Sylviana Murni karena hanya meraih 17,06 persen suara.
Kalah di Pilgub Jakarta tak membuatnya AHY putus asa. Dia kemudian dipercaya jadi Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) untuk pemenangan Partai Demokrat di Pileg 2019. Berkat hasil kerja keras AHY, Partai Demokrat dalam Pileg 2019 berhasil mendapat 7,8 persen dari sebelumnya elektabilitasnya hanya 4 sampai 5 persen.
Setelah Pileg 2019, AHY sempat menduduki posisi Waketum Partai Demokrat karena ada perubahan susuran pengurus di internal partai. Puncaknya, AHY terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres V Partai Demokrat pada Maret 2020. AHY sempat mendapatkan ujian politik ketika sejumlah mantan kader Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang dan memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
5. Mahfud MD
Nama terakhir rekomendasi para kiai untuk jadi cawapres Anies adalah Menko Polkukam Mahfud MD. Rekam jejak Mahfud MD diawali dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sebagai Guru Besar. Dia mulai terjun ke dunia birokrasi dan pemerintahan ketika menjadi Staf Ahli Menteri Negara Urusan HAM (Eselon I B) pada periode 1999-2000.
Mahfud kian diperhitungkan di dunia politik, ketika dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada 2000-2001 di era pemerintahan Presiden Gus Dur. Namun jabatan itu dia pegang dalam waktu yang sangat singkat yakni 3 hari karena Gus Dur keburu dilengserkan dari kursi kepresidenan.
Pada tahun 2004, Mahfud permah melenggang ke Senayan lewat PKB untuk periode 2004-2009. Di Senayan, Mahfud duduk sebagai anggota Komisi III DPR RI. Setelah itu, Mahfud mengikuti seleksi menjadi calon hakim konstitusi dan berhasil terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013.
Kemudian pada tahun 2014, Mahfud sempat merapat ke Kubu Prabowo-Hatta untuk memenangkan pasangan tersebut di Pilpres 2014, namun akhirnya gagal. Kekinian di pemerintahan Jokowi periode kedua, Mahfud dipercaya untuk menjadi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Kontributor : Trias Rohmadoni