Suara.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan dana hibah atau bantuan keuangan sebesar Rp28 miliar untuk PDI Perjuangan.
Penyerahan dana hibah ini dilakukan oleh Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar, dan diterima oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di sekolah partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada hari Senin (31/7/2023).
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, bantuan keuangan ini akan digunakan sebagai dukungan keuangan untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai.
Dokumen penyerahan dana ini ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri dan Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey. Dana hibah ini dianggap sangat penting bagi partai politik yang berhasil melewati ambang batas presiden.
Baca Juga: Di Hadapan Pendukung Ganjar, Adian Napitupulu: Jangan Pilih Capres Pelanggar HAM
Ia juga menekankan, bahwa dana yang diterima PDIP akan digunakan untuk pendidikan politik dan pembinaan kader, dengan tujuan menghasilkan calon anggota legislatif dan kepala daerah yang berkualitas. Tujuan tersebut adalah agar PDIP memiliki para pemimpin daerah dan anggota legislatif yang kompeten.
Bantuan keuangan kepada partai politik ini merupakan hal yang rutin diberikan pemerintah setiap tahun. Sebelumnya, PDIP juga telah menerima bantuan dana sebesar Rp27 miliar pada tahun sebelumnya.
Peraturan mengenai dana hibah partai diatur dalam Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Jumlah dana yang diberikan kepada setiap partai berbeda, tergantung pada perolehan suara partai tersebut di parlemen.
Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 sebelumnya, berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), total suara sah untuk pemilihan anggota DPR mencapai 139.970.810 suara. PDI-P berhasil menjadi partai yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen, dengan jumlah suara sebesar 27.503.961 (19,33 persen) atau 128 kursi.
Baca Juga: Breaking News: Diduga Korupsi, Anak mantan Gubernur Kepri Isdianto Segera Disidang