Infografis
Jelang Pemilihan Presiden 2024 mendatang, ada banyak sekali kejutan yang muncul di kalangan masyarakat. Tak hanya sosok cawapres dari masing-masing capres yang masih belum dideklarasikan, terbaru beredar isu akan ada juga sosok capres baru yang siap bertarung melawan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid menjelaskan terkait dengan beberapa target yang hendak dikejar oleh partainya, baik itu dalam skala pilpres maupun pileg. PKB mengaku akan mendorong sosok Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar untuk maju dalam Pilpres 2024 sebagai capres.
Sedangkan, dalam skala pileg, PKB memberikan target sebanyak 100 kursi di DPR RI, 500 kursi di DPRD Provinsi, dan 3.000 kursi di DPRD Kabupaten/Kota. Dalam mencapai target tersebut, ia menjelaskan partainya akan bekerja taktis sampai dengan 60%. Sedangkan untuk 40% lainnya akan mereka perkuat dalam penyatuan tekad dan kekuatan di momentum Harlah di Solo.
Kembali pada sosok capres baru yang hendak diajukan oleh PKB, lantas, seperti apakah sepak terjang dan prestasi dari capres tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Sepak Terjang Abdul Muhaimin Iskandar
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang lebih akrab dengan sapaan Cak Imin ini pertama kalinya dikenal dalam dunia politik pada tahun 1998 saat NU membentuk Tim Lima yang diketuai oleh Ma’ruf Amin untuk menyiapkan rencana pembentukan parpol.
Untuk membantu Tim Lima, Tim Asistensi dibentuk, nama Cak Imin tertulis sebagai salah satu anggota Tim Asistensi. Setelah itu, tak lama kemudian PKB pun lahir.
Pada tahun 1999 - 2005, dalam pemilu perdananya, PKB berhasil meraup sekitar 13 juta suara dan duduk di peringkat tiga pemenang pemilu.
Pada periode tersebut, Cak Imin ditunjuk sebagai Ketua Umum dalam Muktamar PKB yang digelar di Semarang. Paman Cak Imin yakni Gus Dur saat itu dipilih sebagai Ketua Dewan Syura.
Di tahun 2009, internal PKB mulai bergejolak, Cak Imin dipecat dari jabatannya oleh Dewan Syura karena disebut-sebut merapat ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia pun menggugat pamannya sendiri ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
