Infografis
Suara.com - Ditunjuknya Ketum Relawan Pro Jokowi atau Projo, Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Kominfo dinilai sebagai isyarat dukungan Presiden Jokowi di Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam membaca langkah Jokowi tersebut mengisyaratkan arah dukungannya di Pilpres 2024 untuk bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo dari partainya.
Ia melihat, Jokowi memberikan porsi cukup besar untuk Projo. Padahal, Projo belakangan ini juga mulai berani menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo Subianto, bahkan terang-terangan mendukung Prabowo di Pilpres 2024.
Sementara itu, PDIP justru menilai Projo hanyalah sebagai 'sempalan kecil' dari jaringan relawan Jokowi yang tidak masuk dalam daftar relawan pemenangan Ganjar Pranowo.
"Ini seolah menegaskan preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah ke Prabowo Subianto ketimbang rekan separtainya Ganjar Pranowo," kata Umam dalam keterangannya, Selasa (18/7/2023).
Posisi Budi Arie di pos Kemenkominfo memiliki posisi yang strategis untuk mengoptimalkan narasi pro pemerintah.
"Keuntungan 'tambahan' dengan menjadikan Ketum Projo sebagai Menkominfo selain untuk mengakomodir relawan dan memperkuat sinyal dukungan ke Prabowo, peran Menkominfo juga sangat penting untuk menertibkan cyber space Indonesia. Sehingga orkestrasi isu dan narasi pro-pemerintah bisa dioptimalkan," ungkapnya.
Selain itu, ditunjuknya Ketum Projo sebagai Menkominfo juga dapat dimaksimalkan untuk mengeliminasi serangan rival politik menjelang Pemilu 2024.
"Sehingga 'stabilitas' tetap terjaga sesuai dengan selera kekuasaan yang ada," imbuh Umam.
Baca Juga: Dikritik Surya Paloh, Mengingat Revolusi Mental yang Digaungkan Jokowi Satu Dekade Lalu
Di sisi lain, penunjukkan Ketum Projo untuk mengisi kursi Menkominfo menjadi duka bagi NasDem. Sebab, Surya Paloh kehilangan satu jatah kursi menteri di pemerintahan.
Mengenai hal ini, Umam menilai dikuranginya jatah kursi menteri NasDem merupakan konsekuensi atas pilihan NasDem melawan Jokowi di Pilpres 2024.
"Ini merupakan sanksi politik sekaligus konsekuensi dari perjuangan NasDem dalam memperjuangkan narasi perubahan dan mencapreskan Anies Baswedan," tukasnya.
