Infografis
Suara.com - Pegiat media sosial sekaligus politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando mengungkapkan adanya kontrak politik antara Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan.
Hal itu ia ungkapkan melalui salah satu cuitannya di Twitter pada Minggu (11/6/2023) lalu. Menurut Ade Armando, salah satu poin kontrak politik itu berkaitan dengan penentuan komposisi kabinet.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden. Penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," tulis Ade melalui Twitternya.
Ade mengaku telah mendengar isu tersebut sejak Mei 2023. Dan menurutnya, isu kontrak politik itu sudah menyebar di kalangan relawan Ganjar Pranowo.
Ketika ditanya awak media mengenai dari mana atau dari siapa ia mendapatkan kabar tersebut, Ade menyatakan enggan mengungkapnya lebih lanjut. Ia hanya menyatakan, kabar mengenai kontrak politik itu dia dapat dari sumber yang sangat bisa dipercaya.
Namun Ade mengaku kalau dirinya tidak melihat bukti secara fisik seperti surat atau dokumen, yang dapat menguatkan tudingannya pada bacapres PDI Perjuangan itu.
Ganjar Pranowo respons tudingan Ade Armando
Terkait isu kontrak politik yang diembuskan oleh Ade Armando, Ganjar Pranowo akhirnya angkat bicara. Ia membantah adanya kontrak politik itu ketika ditemui awak media di Kantor Disnakertrans Jawa Tengah, Senin (12/6/2023).
Ganjar menegaskan kalau pembentukan kabinet, termasuk menentukan nama-nama menteri adalah mutlak wewenang presiden.
Baca Juga: Putri Ariani Sudah Lama Kagum Pada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo Diingatkan Netizen Soal Ini
"Kabinet, ya, ditentukan oleh Presiden. Wong, prerogatif kok (hak prerogratif kok)," ujar Ganjar singkat.
