Suara.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan salah satu sosok yang digadang-gadang maju sebagai calon wakil presiden (cawapres). Partainya bersama NasDem dan PKS membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang telah sepakat mengusung Anies Baswedan.
Namun, belakangan, ada kemungkinan AHY tak lagi ingin mendampingi Anies. Diantaranya, Demokrat yang akan meninggalkan KPP jika Anies tidak mendeklarasikan cawapres Juni ini. Lalu, rencana bertemu dengan Puan usai dirinya masuk bursa cawapres Ganjar. Berikut rekam jejaknya yang terangkum.
Dukung Anies
Partai Demokrat resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh sang ketum, AHY, di depan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Baca Juga: Bukan Soal Capres-Cawapres, Demokrat Harap Pertemuan AHY dan Puan Tinggalkan Politik Baper
"Keputusan Majelis Tinggi Partai telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi hari ini, langsung kepada beliau, Bapak Anies Baswedan, sebagai calon presiden yang akan kami (Demokrat) usung bersama," kata AHY mepada wartawan, Kamis (2/3/2023).
AHY juga diusung oleh Partai Demokrat untuk maju sebagai cawapres Anies. Ketika ditanya mengenai hal ini, AHY mengaku akan menyerahkan keputusan soal calon pendamping itu kepada Anies. Sebab, katanya, Anies memiliki hak penuh.
Demokrat Disebut akan Tinggalkan Koalisi
Demokrat meminta agar deklarasi cawapres Anies dilakukan pada Juni ini dengan dalih Pemilu 2024 yang tak lama lagi. Sementara itu, NasDem memiliki perbedaan pendapat. Menurut mereka, pengumuman tersebut, jangan terburu-buru, karena perlu ada pertimbangan yang matang.
Menanggapi desakan itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali pun menuduh Demokrat sedang mengancam akan keluar dari koalisi jika bukan AHY yang menjadi cawapres. Tudingan ini ia berikan karena tak pernah melihat partai tersebut mensosialisasikan Anies.
Baca Juga: Pertama Sejak 20 Tahun Terakhir, PDIP-Demokrat Buka Komunikasi Bertemu Lewat Puan dan AHY
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsy mengatakan tidak ada pemaksaan dalam KPP. Menurutnya, usulan Demokrat itu ada benarnya karena PKS juga berharap pengumuman soal cawapres Anies tersebut dapat segera dipercepat sesuai situasi politik sekarang ini.
Tetap Komitmen dengan Anies
AHY sendiri tak menampik jika ada beberapa pihak yang berharap KPP bubar sebelum pengumuman pasangan calon. Meski begitu, ia memastikan hingga saat ini koalisi tersebut masih berkomitmen untuk mengusung Anies sebagai capres.
Partai Demokrat, kata AHY, memang memberikan tenggat waktu kepada Anies agar mengumumkan cawapres pada Juni ini. Namun, ia juga mengaku tidak akan memaksa Anies dan tak terpikirkan untuk meninggalkan mantan Gubernur DKI Jakarta apabila nantinya bukan ia yang dipilih.
Masuk Bursa Cawapres Ganjar
AHY kembali menjadi sorotan usai namanya masuk daftar bursa calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo. Banyak yang tak menyangka dengan pernyataan ini. Adapun hal itu dibocorkan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani beberapa waktu lalu.
Dalam pernyataannya, Puan juga menyebut sejumlah tokoh lain, seperti Menko Polhukam Mahfud MD hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Nama-nama itu, katanya, memiliki kelebihan masing-masing, namun masih dipertimbangkan oleh PDIP.
"Pencawapresan, nama kan ada sepuluh. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Kemudian ada Pak AHY ya? Pak Airlangga kan?" ujar Puan Maharani di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).
"Nama-nama itu termasuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan, semuanya tentu punya kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan. Apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan, sesuai dengan visi-misi, cita-cita, dan lain sebagainya," lanjutnya.
Bakal Bertemu dengan Puan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada rencana pertemuan antara AHY dengan Puan terkait tawaran kerja sama. Dikatakan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky, saat keduanya bertemu nanti, dipastikan tidak akan hanya membahas soal Pilpres 2024.
"Rencana pertemuan dan tawaran kerja sama (dengan PDIP) tersebut, tidak sekadar membicarakan kontestasi Pilpres 2024. Tetapi lebih dari itu, dapat berdiskusi tentang berbagai permasalahan bangsa, demi terwujudnya Indonesia yang bersatu, maju, adil, demokratis, dan sejahtera," ujar Teuku Riefky dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/6/2023).
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun mengklaim bahwa AHY sudah menanggapi pertemuan tersebut. Dikatakannya, janji temu yang berangkat dari niat baik pasti memiliki tujuan demikian. Misalnya saja, akan membahas soal masalah bangsa.
“Pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan baik, membahas masalah-masalah bangsa ada gunanya,” kata SBY di Jakarta, Minggu (11/6/2023).
Kontributor : Xandra Junia Indriasti