Infografis
Suara.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyebut KPU telah melakukan pembohongan publik. Sebabnya, KPU telah menyatakan akan merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, khususnya pasal 8 perihal keterwakilan perempuan.
Akan tetapi, revisi itu disebutnya belum juga dilakukan.
"Yang dilakukan KPU, Tri Pratiat yang disampaikan tanggal 10 Mei yang lalu yang pagi hari itu, itu sebetulnya sudah melakukan pembohongan publik," kata Hadar di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).
"Mereka mengatakan bersama-sama akan mengubah PKPU-nya tapi kemudian sampai hari ini tidak mereka lakukan," tambah dia.
Pada kesempatan yang sama, pegiat pemilu dari Maju Perempuan Indonesia (MPI) Wahidah Suaib menegaskan KPU seharusnya tetap merevisi PKPU tersebut meski ditolak DPR.
"KPU kan lembaga yang mandiri ya, Pasal 22e UUD 45 kan mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, terbuka, dan mandiri," ucap Wahidah.
"Nah, sekarang KPU apakah akan mengikuti tunduk pada DPR atau tunduk pada undang-undang. Sebagai lembaga mandiri kan sebaiknya tunduk undang-undang ya tidak tunduk pada DPR," tegas dia.
Sebelumnya, KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sempat bersepakat untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat 2.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan perubahan ini dilakukan setelah banyaknya masukan perihal cara penghitungan 30 persen keterwakilan perempuan pada jumlah bakal calon DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Baca Juga: CEK FAKTA: KPU Sebut Ganjar Pranowo Tak Lolos Daftar Pilpres, Ternyata........
"Kami sepakat untuk melakukan sejumlah perubahan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, terutama berkaitan dengan cara penghitungan 30 persen jumlah bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota perempuan di setiap daerah pemilihan," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2023).
