Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim akan cawe-cawe di Pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi sejumlah media di Istana Negara, Senin (29/5/2023). Jokowi memastikan arti istilah itu tidak bermakna negatif.
"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif. Saya tidak akan melanggar aturan, dan tidak akan mengotori demokrasi," kata Jokowi dalam acara tersebut.
Pernyataan soal cawe-cawe yang disampaikan Jokowi, lantas menuai beragam reaksi dari sejumlah partai politik (parpol). Sebagian merasa khawatir dan yang lainnya meyakini presiden akan melakukannya tanpa maksud berpihak pada satu kandidat.
Partai Demokrat
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K Harman menilai agar Jokowi sebagai presiden harus netral. Menurutnya, kepala negara tidak perlu cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara, karena ia bukan ketua umum parpol.
"Presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai. Kepala negara menurut kami, harus netral tidak boleh cawe-cawe," ujar Benny kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Lebih lanjut, Benny menyebut alasan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara tidak berdasar. Sebab, hal seperti ini bisa dilakukan oleh kepala lembaga negara lain. Ia tak mempermasalahkan Jokowi ikut campur asal tak memakai alat negara.
"Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara, alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, Ketua MA, Ketua MK, Jaksa Agung, KPK, BIN. Mau begitu semua?," kata Benny.
"Kami tetap punya pandangan Presiden harus netral. Boleh dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai. Tapi, dia tidak boleh menggunakan alat negara untuk merealisasikan apa yang dia maksud dengan kepentingan bangsa dan negara itu," imbuhnya.
Baca Juga: Menteri ESDM Bela Jokowi Terkait Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Demi Keamanan Kapal
Partai Gerindra
