Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim akan cawe-cawe di Pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi sejumlah media di Istana Negara, Senin (29/5/2023). Jokowi memastikan arti istilah itu tidak bermakna negatif.
"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif. Saya tidak akan melanggar aturan, dan tidak akan mengotori demokrasi," kata Jokowi dalam acara tersebut.
Pernyataan soal cawe-cawe yang disampaikan Jokowi, lantas menuai beragam reaksi dari sejumlah partai politik (parpol). Sebagian merasa khawatir dan yang lainnya meyakini presiden akan melakukannya tanpa maksud berpihak pada satu kandidat.
Partai Demokrat
Baca Juga: Menteri ESDM Bela Jokowi Terkait Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Demi Keamanan Kapal
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K Harman menilai agar Jokowi sebagai presiden harus netral. Menurutnya, kepala negara tidak perlu cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara, karena ia bukan ketua umum parpol.
"Presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai. Kepala negara menurut kami, harus netral tidak boleh cawe-cawe," ujar Benny kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Lebih lanjut, Benny menyebut alasan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara tidak berdasar. Sebab, hal seperti ini bisa dilakukan oleh kepala lembaga negara lain. Ia tak mempermasalahkan Jokowi ikut campur asal tak memakai alat negara.
"Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara, alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, Ketua MA, Ketua MK, Jaksa Agung, KPK, BIN. Mau begitu semua?," kata Benny.
"Kami tetap punya pandangan Presiden harus netral. Boleh dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai. Tapi, dia tidak boleh menggunakan alat negara untuk merealisasikan apa yang dia maksud dengan kepentingan bangsa dan negara itu," imbuhnya.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Jokowi Perintahkan Mahfud MD dan Sri Mulyani untuk Sita Harta Surya Paloh?
Partai Gerindra
Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku setuju dengan pernyataan Jokowi soal cawe-cawe untuk bangsa dan negara. Ia menilai sang presiden hanya ingin Indonesia memiliki pemimpin terbaik. Terlebih, lanjutnya, orang nomor satu itu juga mempunyai hak politik.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat tepat, sangat benar. Jangan dianggap salah. Karena sebagai warga punya kepentingan Indonesia ke depan. Beliau ingin capaiannya selama 10 tahun berlanjut," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Selasa (30/5/2023).
"Beliau punya aspirasi dan hak politik yang disebut cawe-cawe itu. Tapi, disampaikan tidak melanggar aturan atau ketentuan, misalnya ada aturan kampanye, keberpihakan, dan sebagainya," jelasnya lebih lanjut.
PDIP
Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul menyebut bahwa cawe-cawe Jokowi tidak akan mengintervensi hasil Pemilu 2024. Menurutnya, hal itu baik karena diungkap secara terbuka dan akan dilakukan presiden dengan patut.
"Ini bukan dari PDIP ya, ini dari subjektif saya. Cawe-cawe ini kosakata diksi Jawa, Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Tengah, tahu cawe-cawe itu artinya ikut campur," kata Bambang kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (30/5/2023).
"Cawe-cawe yang berlebihan tentu ada yang kurang bersepakat. Maka cawe-cawenya itu sesuai dengan keadaban, kesantunan, kepatutan yang ada. Bagus Bapak Presiden terbuka bahwa dia akan ikut campur (pemilu) nanti," tambahnya.
PKS
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) PKS, Mardani Ali Sera, menilai cawe-cawe yang digaungkan Jokowi itu berbahaya. Ia lantas mengatakan bahwa presiden seharusnya memastikan pemilu berjalan sesuai aturan serta tidak menempatkan diri sebagai penentu pilpres.
Lalu, bakal capres dari Koalisi Perubahan (Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS) Anies Baswedan, mengaku banyak menerima aspirasi dan kekhawatiran soal pernyataan Jokowi tersebut. Adapun hal ini terkait penjegalan penyelenggaraan pemilu.
Tak hanya itu, ada pula kekhawatiran terkait tidak netralnya atau terdapat kecurangan dalam kompetisi politik tersebut. Ditambah soal calon anggota legislatif (caleg), parpol, serta capres yang mungkin akan menerima perlakuan tidak adil.
PPP
Waketum PPP Arsul Sani menafisrkan cawe-cawe yang dimaksud Jokowi adalah memastikan pemilu berjalan tepat waktu dan meminimalisir keterbelahan. Ia juga mengatakan hal ini tak seharusnya dilarang serta meminta seluruh pihak tidak menganggapnya secara berlebihan.
"Kalau saya, memahami yang disampaikan Pak Jokowi, (cawe-cawe itu) dalam konteks memastikan pemilu akan berlangsung on schedule on time dan juga terminimalisir keterbelahannya," tutur Arsul kepada wartawan, Selasa (30/5/2023).
"Itu di negara demokrasi kalau ada tafsir begitu juga bukan sesuatu yang harus dilarang. Kita juga jangan terlalu khawatir, terlalu lebay karena bagaimana pun kita itu negara hukum," tambahnya.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
