Kontroversi 3 Capres Musra: Noda di Karier Ganjar, Prabowo dan Airlangga Hartarto

Farah Nabilla Suara.Com
Senin, 15 Mei 2023 | 17:39 WIB
Kontroversi 3 Capres Musra: Noda di Karier Ganjar, Prabowo dan Airlangga Hartarto
Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Ganjar Pranowo (kolase)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo menerima tiga orang calon presiden (capres) dari hasil Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar di Istora Senayan, Minggu (25/5/23). Acara tersebut digelar oleh Musyawarah Rakyat Relawan Jokowi.
 
Budi Arie Setiadi selaku penanggung jawab Musra Relawan Jokowi menyampaikan tiga nama capres tersebut yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto. Ketiga nama tersebut diperoleh dari menyaring, menjaring, dan merekam suara aspirasi rakyat dari berbagai organ pendukung Jokowi di Indonesia.
 
Sementara itu, terdapat nama calon wakil presiden (cawapres) yang tersaring yakni Moeldoko, Mahfud MD, dan Arsyad Rasjid. Jokowi mengaku masih memilah nama-nama tersebut yang akan didukungnya berdasarkan Musra dan organisasi relawan.
 
Ketiga nama tersebut tak hanya memiliki prestasi, tapi juga kontroversi yang sempat muncul dalam karier politik mereka. Apa saja?
 
Ganjar Pranowo
 
Sebelum akhirnya dideklarasikan PDIP, Ganjar sudah disinggung sebagai kandidat calon presiden 2024 sejak Oktober 2022 oleh PSI. Terlebih berdasarkan hasil Survei Populi Center bulan Februari 2023, elektabilitas Ganjar tertinggi sebagai calon Presiden pada pemilu 2024.
 
Namun ia memiliki sederet kontroversi yakni pertama kasus korupsi E-KTP pada 2017. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin bersaksi di Pengadilan Tipikor melihat Ganjar yang saat itu merupakan pejabat Wakil Ketua Komisi II DPR menerima uang atas proyek tersebut senilai US$500.000.

Namun, dalam tayangan Kick Andy, Ganjar mengklarifikasi bahwa ia tidak menerima uang sama sekali dalam kasus tersebut.
 
Berikutnya, Ganjar menerbitkan surat izin nomor 660.1/4/2017 tentang Penambangan PT Semen Indonesia di Rembang. Hal ini dilakukan atas tindak lanjut rekomendasi Komisi Penilai Amdal (KPA), tapi Ganjar justru mempersilakan pegiat lingkungan untuk mengajukan gugatan ke PTUN.
 
Kasus Tambang Wadas juga menyeret namanya. Wilayah desa itu justru dijadikan penambangan terbuka batu andesit untuk menjadi bahan baku pembangunan Bendungan Bener.

Bagi masyarakat, aksi ini merusak lingkungan tetapi Ganjar menyebut tidak memiliki kewenangan atas proyek penambangan tersebut. Ganjar menegaskan urusan tersebut merupakan ranah Kementerian PUPR karena untuk kebutuhan proyek strategis nasional.
 
Prabowo Subianto
 
Kontroversi Prabowo yang pertama yakni saat melontarkan pernyataan 'tampang Boyolali' pada seseorang. Pernyataan itu disampaikan saat bersafari politik di Boyolali, Jawa Tengah.

Prabowo menyoroti ketimpangan sosial dan mengatakan masyarakat Boyolali tak mungkin mampu menginap di hotel bintang lima karena tampang mereka adalah tampang Boyolali. Prabowo pun meminta maaf atas sikap tersebut melalui juru bicara kubunya Dahlil Anzar Simanjuntak.
 
Prabowo juga pernah mengatakan sembako dan uang suap adalah hak rakyat. Prabowo yakin uang suap itu sebenarnya uang haram yang berasal dari masyarakat Indonesia. Ujaran ini dinilai tak pantas oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat karena tidak mencerdaskan dan menghina karena sulitnya masyarakat mendapatkan sembako dan beras.
 
Selain itu, Prabowo juga mengatakan karir pemuda dari lulus SD hingga SMA kemudian akan menjadi tukang ojek. Prabowo bercanda sambil menunjukkan meme yang menampilkan topi berlogo Tut Wuri Handayani dan di ujung gambar ada helm berwarna hijau yang menggambarkan pengemudi ojek online.
 
Airlangga Hartarto
 
Airlangga mendapat kritikan karena dianggap gagal melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja, menjaga stabilitas harga pangan, atasi pengangguran, optimalisasi UMKM, menahan utang negara, dan lain sebagainya berkaitan dengan profesinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.
 
Selain itu, Airlangga juga melanggar aturan Presiden Jokowi terkait larangan pejabat menggelar dan datang ke acara buka bersama pada Sabtu (25/3/23). Acara bukber tersebut juga merupakan pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan partai politik lainnya.

Baca Juga: Gelar Deklarasi di Batu Tulis Sehari Sebelum Lebaran, Marketing Megawati Dinilai Bikin Elektabilitas Ganjar Melejit

Kontributor : Annisa Fianni Sisma

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI