Gegara Komisioner KPUD Provinsi Papua Pegunungan Masih Kosong, Kantor KPU Pusat Didemo Puluhan Orang Papua

Senin, 15 Mei 2023 | 13:30 WIB
Gegara Komisioner KPUD Provinsi Papua Pegunungan Masih Kosong, Kantor KPU Pusat Didemo Puluhan Orang Papua
Forum Peduli Demokrasi Provinsi Papua Pegunungan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) , Jakarta Pusat. (Suara.com/Dea)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Forum Peduli Demokrasi Provinsi Papua Pegunungan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, hari ini. Para pendemo mendesak soal penyelesaian penentuan komisioner KPUD Provinsi Papua Pegunungan yang belum rampung hingga saat ini.

Koordinator Lapangan Forum Peduli Demokrasi Provinsi Papua Pegunungan Natalis Logo menjelaskan bahwa tim seleksi (timsel) telah menetapkan 10 nama calon komisioner KPUD Provinsi Papua Pegunungan.

Kemudian, 10 nama tersebut telah diserahkan kepada KPU RI untuk dilakukan fit and proper test dan menetapkan lima nama komisioner KPUD Provinsi Papua Pegunungan.

"Setelah kami ikuti dan cermati pascapengumuman 10 besar calon anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 24 Maret 2023 sampai saat ini sudah masuk bulan Mei, KPU RI belum juga mengambil langkah langkah atau fit and propert test untuk menentukan dan menetapkan lima anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan," kata Natalis di depan Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023).

Baca Juga: 4 Pekerja Tower BTS Disandera Kelompok OPM Berhasil Dibebaskan

Forum Peduli Demokrasi Provinsi Papua Pegunungan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) , Jakarta Pusat. (Suara.com/Dea)
Forum Peduli Demokrasi Provinsi Papua Pegunungan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) , Jakarta Pusat. (Suara.com/Dea)

"Padahal, sesuai janji KPU, pada tanggal 28 Mei 2023, sudah harus dilakukan pengambilam sumpah atau pelantikan lima anggota KPU Papua Pegunungan hasil penetapan KPU RI," tambah dia.

Untuk itu, Natalis menilai ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang membuat penetapan komisioner KPUD Provinsi Papua Pegunungan terhambat.

"Kami tahu masalah di Papua ini sangat kompleks, jangan sampai keterlambatan ini ada konflik-konflik baru yang bisa terjadi di sana dan potensi ini sangat besar," tandas dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI