Adu Rekam Jejak 3 Sosok Capres Hasil Rekomendasi Musra yang Diserahkan ke Jokowi

Minggu, 14 Mei 2023 | 20:28 WIB
Adu Rekam Jejak 3 Sosok Capres Hasil Rekomendasi Musra yang Diserahkan ke Jokowi
Ketua Panitia Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Jokowi, Panel Barus (kiri), menyerahkan hasil musyawarah ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (kanan) pada puncak musra di Gedung Istora, Jakarta, Minggu (14/5/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Presiden Jokowi Widodo telah menerima tiga nama usulan calon presiden (capres) dari penanggung jawab Musyawarah Rakyat (Musra) Budi Arie Setiadi.

Adapun nama-nama yang diterima oleh Presiden Jokowi, yakni Ganjar Pranowo, Ketua Umum Gerindra yakni Prabowo Subianto, dan juga Ketua Umum Golkar yakni Airlangga Hartarto.

Budi Arie menyebut bahwa agenda utama dari puncak musra tersebut untuk mendengarkan arahan dari Presiden Jokowi terkait dengan arah relawan Jokowi menuju Pemilihan Umum (Pemilu 2024).

Ia menjelaskan bahwa ketiga nama yang akan diusulkan untuk menjadi capres tersebut diperoleh dari menyaring, menjaring, dan juga merekam suara aspirasi dari masyarakat yang ada di berbagai organ relawan pendukung Presiden Jokowi.

Baca Juga: Momen Bobby Nasution Ajarkan Ketua Nahyan Menjajal Offroad

Lantas, seperti apakah adu rekam jejak capres hasil musra yang diserahkan pada Presiden Jokowi tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

Rekam Jejak Ganjar Pranowo

Sosok Ganjar Pranowo sendiri sudah disebut-sebut menjadi kandidat calon presiden 2024. Terlebih lagi dari hasil Survei Populi Center di bulan Februari 2023 lalu, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi untuk calon Presiden 2024.

Sejauh ini, Gubernur yang memiliki ciri khas rambut putih tersebut dikenal sebagai sosok pemimpin yang memiliki kedekatan dengan rakyatnya. Ia juga kerap terjun ke lapangan untuk bertemu langsung dengan masyarakat yang ia pimpin.

Adapun karier Ganjar Pranowo di kancah perpolitikan Indonesia dimulai pada tahun 1996 dengan bergabung menjadi simpatisan PDI. Ganjar bergabung dengan partai ini karena diketahui sangat menggemari sosok Soekarno.

Baca Juga: Menteri Jokowi Ramai Jadi Caleg, AHY: Lebih Baik Mundur

Pada saat adanya konflik internal antara pendukung Soerjadi dan juga Megawati sebagai representasi trah Bung Karno, Ganjar ikut mendukung Megawati.

Ia kemudian memulai kariernya menjadi anggota DPR RI pada tahun 2004. Ganjar ditugaskan di Komisi IV untuk mengawasi bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan.

Saat itu, Ganjar juga ditempatkan pada Pansus RUU Partai Politik. Ia juga pernah menjadi Juru Bicara Fraksi PDIP di DPR RI.

Pada periode keduanya sebagai anggota DPR RI, Ganjar ditempatkan di Komisi II. Lalu, pada tahun 2013, Ganjar dicalonkan untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Ganjar pun berhasil memenangkan suara dan menduduki jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah. Setelah selesai menyelesaikan jabatannya, ia kembali menyalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya pada tahun 2018 dipasangkan dengan Taj Yasin.

Ia pun berhasil memenangkan kembali pemilihan dan kembali memegang jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah sampai saat ini.

Rekam Jejak Prabowo Subianto

Prabowo Subianto sebelumnya merupakan seorang militer. Pada tahun 1969, ia masuk Akademi Militer (Akmil) magelang untuk menempuh pendidikan militer dan berhasil lulus pada 1974.

Kariernya di militer tersebut diawali dengan menjadi Komandan Pleton Grup I Kopassus dan bertugas di Timor-Timor.

Di tahun 1983, karirnya di dunia militer semakin membentang setelah ia menduduki jabatan sebagai Wakil Komandan Detasement 81 Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus.

Setelah beberapa tahun kemudian, Prabowo pun diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus. Kariernya semakin bersinar setelah ia memimpin pembebasan sandera Mapenduma.

Puncaknya, yakni pada 1998,  ia dipercaya untuk menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) yang membawahi sekitar 11.000 prajurit.

Saat itu, Prabowo memegang peran penting di tubuh TNI AD, yakni pada Era Reformasi 1998, ia dipercaya untuk mengamankan Jakarta karena adanya situasi politik yang tengah kacau yaitu saat mahasiswa melakukan aksi demo besar-besaran.

Setelah era reformasi, Prabowo pun diberhentikan dari jabatannya sebagai Pangkostrad. Ia kemudian ditugaskan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI.

Setelah menjalankan sidang Dewan Kehormatan Perwira terkait dengan beberapa kasus, ia pun diberhentikan dari militer. Setelah diberhentikan, Prabowo sempat bergerak di dunia bisnis dan kemudian terjun ke dunia politik.

Pada tahun 2004, Prabowo mengawali karier di dunia politik dengan bergabung di Partai Golkar. Ia sempat masuk dalam bursa capres Golkar di tahun tersebut tetapi kalah suara dengan Wiranto.

Ia memilih hengkang dari Golkar dan mendirikan partai sendiri dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada tahun 2008. Dalam debut Pemilu 2009, ia kembali maju dalam bursa capres mendampingi Megawati, tetapi kembali kalah oleh SBY.

Kembali mencoba peruntungan, Prabowo maju dalam Pilpres 2014 dipasangkan dengan Hatta Rajasa tetapi kembali kalah oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Tak berhenti sampai situ saja, Prabowo kembali maju dalam Pilpres 2019 didampingi oleh Sandiaga Uno, tetapi ia kalah suara oleh pasangan Jokowi dan Maruf Amin.

Prabowo pun kemudian bergabung dengan pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan Indonesia di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.

Rekam Jejak Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju. Di dunia pemerintahan, Airlangga Hartarto mengawali kariernya sebagai Ketua Komisi VII DPR RI untuk periode 2006-2009 ruang lingkup energi, pertambangan, lingkungan, riset, dan juga teknologi.

Airlangga Hartarto juga pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi VI DPR RI untuk periode 2009-2014.

Pada tahun 2014-2016, Airlangga Hartarto menduduki anggota Komisi XI DPR RI ruang lingkup keuangan, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan rencana pembangunan nasional.

Di pemerintahan Presiden Jokowi sendiri, Airlangga Hartarto pernah memegang jabatan sebagai Menteri Perindustrian untuk menggantikan Saleh Husin pada perombakan kabinet kerja Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla.

Di luar pemerintahan, ia juga menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada tahun 2017 sampai saat ini.

Kontributor : Syifa Khoerunnisa

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI