Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut politik uang berpotensi tinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Pemilu 2024 mendatang.
Pernyataan itu diungkapkan Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian dalam laporan Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Kelompok Rentan Marginal Pada Pemilu dan Pilkada Seretak 2024 yang dikumpulkan sejak bulan April sampai Mei 2023.
"Jawa Timur rentan terjadi politik uang," kata Saurlin di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023).
Ada beberapa indikator yang menyebabkan Komnas HAM menilai politik uang berpotensi terjadi di wilayah tersebut.
Salah satunya, karena Jatim merupakan salah satu provinsi dengan kawasan industri terbanyak.
Ia juga menyebut banyak warga Jatim yang tidak tinggal sesuai dengan alamat KTP-nya, sehingga para kandidat peserta pemilu bisa memanfaatkan kondisi tersebut.
Menurut Saurlin di Jawa Timur, ada 65 ribu perusahaan dengan pekerja kurang lebih 3,95 juta jiwa. Namun, perusahaan itu tersentralisasi di beberapa wilayah.
Saurlin menyampaikan, untuk bisa ikut memilih, warga yang bekerja jauh dari tempat tinggalnya harus memakan biaya yang lumayan.
Alhasil, para kandidat banyak yang berlomba-lomba untuk memobilisasi mereka.
Baca Juga: Komnas HAM Sebut Kelompok LGBT Rentan Dipolitisasi Saat Pemilu 2024
"Asosiasi pekerja yang kami jumpai, jadinya dimobilisasi yang punya uang. Kompleks kompleks industri itu, siapa yang mobilisasi tentu kita tau arahnya siapa," ujarnya.