Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritisi soal rencana Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan yang ingin menjual rekam jejak selama menjadi Gubernur DKI saat Pilpres 2024 mendatang. Ia menilai selama menjadi kepala daerah, Anies masih tak menepati janji kampanyenya.
Gembong mencontohkan salah satunya adalah program rumah Down Payment (DP) 0 rupiah. Ia menyebut target pembeli rumah ini sudah tidak lagi kalangan menengah ke bawah karena adanya syarat pasangan pembeli harus punya pendapatan minimal Rp14 juta.
"Pak Anies kan sudah membangun beberapa tower untuk program DP 0 rupiah. Pertanyaannya apakah itu untuk orang miskin? ya tidak. Karena orang yang berpenghasilan Rp14 juta, mana ada orang miskin berpenghasilan 14 juta," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (10/5/2023).
Pada masa awal kepemimpinan Anies, syarat minimal pendapatan pembeli adalah Rp7 juta. Namun, nominalnya diubah untuk pasangan sebesar Rp14 juta.
Ia menyebut Anies kesulitan menerapkan janjinya membuat program rumah DP 0 rupiah untuk warga miskin. Akhirnya, karena tak memungkinkan kebijakan ini dialihkan targetnya.
"Jadi artinya dari sisi peruntukkan kan sudah bergeser, bukan untuk orang miskin lagi," tuturnya.
Tak hanya itu, Gembong juga mengingatkan program pembentukan wirausaha baru, yakni Jakpreneur. Anies saat kampanye berjanji melahirkan 250 ribu wirausaha tapi nyatanya sampai akhir jabatan hanya ribuan orang yang dapat akses permodalan.
"Jadi hal-hal yang menjadi tumpuan bahkan harapan luar biasa dari warga Jakarta tidak bisa direalisasikan kan gitu," pungkasnya.
Ungkit Rekam Jejak jadi Gubernur DKI
Anies sebelumnya angkat bicara soal anggapan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang disebut menghilangkan warisannya di Jakarta. Ia mengaku tak khawatir dengan dugaan tersebut.
