Infografis
Suara.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat 2.
Menurut dia, KPU memang seharusnya melakukan revisi karena PKPU yang dimaksud itu dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya soal keterwakilan perempuan.
"Hal itu memang sesuatu yang niscaya diambil sebagai konsekuensi tindakan yang melawam hukum dan bertentangan dengan peraturan di atasnya," kata Titi, Rabu (10/5/2023).
Meski begitu, Titi menambahkan bahwa revisi PKPU 10/2023 ini perlu diberi atensi untuk memastikan pelaksanaannya berjalan. Hal itu diperlukan agar keterwakilan perempuan tidak terabaikan.
"Sebab, di banyak daerah, KPU kerap tidak menyertakan sama sekali keterwakilan perempuan," ujar dia.
Sebelumnya, KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilh (DKPP) bersepakat untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat 2.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan perubahan ini dilakukan setelah banyaknya masukan perihal cara penghitungan 30 persen keterwakilan perempuan pada jumlah bakal calon DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
"Kami sepakat untuk melakukan sejumlah perubahan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, terutama berkaitan dengan cara penghitungan 30 persen jumlah bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota perempuan di setiap daerah pemilihan," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2023).
Hasyim menjelaskan bahwa PKPU 10/2023 Pasal 8 Ayat 2 sebelumnya berbunyi:
Baca Juga: Revisi PKPU Soal Keterwakilan Perempuan, KPU Berharap Bisa Selaras dengan DPR dan Pemerintah
Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:
