Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman, melalui akun Twitternya @BennyHarmanID, menyentil Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu ikut campur dan tidak netral dalam Pilpres 2024. Menurutnya, hal ini menandakan jika Jokowi mengajak rakyatnya perang.
"Jika benar Presiden tidak netral dalam pilpres dan pileg apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses capres tertentu maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang," ujar Benny, melalui akun Twitternya, Senin (8/5/2023).
Sentilan politikus Demokrat sekaligus anggota DPR RI itu berdasarkan pada NasDem yang tak diundang dalam pertemuan beberapa waktu lalu. Pernyataannya lantas memicu polemik hingga sejumlah partai politik (parpol) yang pro pemerintah pun beramai-ramai membela Jokowi.
Bantahan Partai Koalisi Pemerintahan Bela Jokowi
Baca Juga: Pertemuan Paloh dan Luhut Tunjukkan Merenggangnya Hubungan Jokowi dan NasDem
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M Romahurmuziy, mengatakan bahwa keterlibatan Jokowi dalam urusan capres, sudah tepat. Sebab, menurutnya, calon penerus perlu diawasi agar program-program yang saat ini telah berjalan, bisa dilanjutkan.
Ia juga menyinggung soal pertemuan antara Jokowi dengan enam ketum parpol di Istana. Rommy, begitu ia disapa, memastikan bahwa saat itu tidak ada pembahasn soal cawapres. Sang presiden hanya meminta parpol yang tergabung koalisi pemerintah agar selalu rukun dan kompak.
Beralih ke Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, yang tak mempermasalahkan jika Jokowi memihak salah satu capres. Hal ini, katanya, sah-sah saja selama presiden tidak menggunakan kekuatannya sebagai kepala negara untuk mendukung calon tertentu.
Menurutnya, Jokowi bahkan memberikan ruang bagi siapapun yang ingin maju dalam Pilpres 2024. Viva Yoga juga menyebut bahwa presiden termasuk pejabat politik, sehingga diperbolehkan terlibat proses politik. Jokowi selama ini pun disebut tidak melanggar etika.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku heran dengan apa yang dikatakan Benny. Sebab, tidak ada yang salah dari partai-partai pro pemerintah untuk berkomunikasi dengan Jokowi soal capres. Terlebih, jika di dalamnya juga tak ada paksaan.
Baca Juga: Bertemu PM Malaysia, Jokowi Tekankan Optimalisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Habiburokhman menambahkan bahwa sikap demokratis bahkan kerap ditunjukkan Jokowi. Mulai dari tak menghalang-halangi Partai NasDem, Demokrat, dan PKS yang membentuk Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan jadi capres.
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus sendiri menyebut bahwa apa yang dikatakan Benny seperti orang mabok atau tidak memiliki adab. Lebih lanjut, ia mengatakan istana adalah tempat bagi presiden. Maka dari itu, Jokowi dinilai bebas berbicara selama tidak melanggar etika dan hukum.
Disemprot Balik Ali Ngabalin
Pernyataan dari Benny turut diserang balik oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Ia sebelumnya menyebut bahwa Jokowi, melalui pertemuan itu, hanya untuk menunaikan tugasnya sebagai pembina politik nasional.
Ngabalin kemudian menyinggung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik ketika menjadi presiden. Untuk itu, katanya, mustahil jika Jokowi tidak netral.
Ia juga menjelaskan jika pertemuan Jokowi dengan para ketum parpol di istana untuk memelihara stabilitas politik. Presiden, disebutnya, tengah berupaya mencegah keributan jelang Pilpres 2024. Ngabalin menjamin Jokowi akan netral dan tidak ikut campur dalam pencarian capres.
Di akhir tanggapannya, ia sangat menyayangkan pernyataan Benny soal Jokowi yang seolah mengajak perang melawan rakyat karena tidak netral. Ngabalin pun merasa heran mengapa anggota dewan sekaligus petinggi partai tak menyaring kata-katanya.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
