Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan kontestasi Pilpres 2024 lebih baik bisa diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon. Hal itu dilakukan demi demokrasi Indonesia berjalan ke arah yang lebih baik.
Refly menyampaikan pandangannya tersebut dalam diskusi bertajuk "Fenomena Begal Partai dan Risiko Runtuhnya Demokrasi di Indonesia" yang digelar Selasa (9/5/2023).
"Kita harap ada genuine election. Kalau yang bertanding cuma Ganjar, Prabowo, enggak menarik. Kalau ada Anies, menarik, meski babak belur. Apalagi kalau Airlangga-Zulhas berani, bisa jadi 4 calon," kata Refly.
Untuk itu, kata dia, sebaiknya dengan adanya kontestasi demokrasi Pilpres 2024 ini tidak dianggap sebagai ajang pemilihan umum dengan penuh kepura-puraan.
Baca Juga: Dituding Cawe-cawe Urusan Pilpres 2024, Jokowi Dibela PAN: Sering Jadi Korban Playing Victim
Apalagi, Indonesia sendiri sudah diperjuangkan agar bisa menjalankan reformasi lewat sistem pemilihan kepada rakyat yang diubah.
"Kalau pura-pura, ngapain kita ubah sistem pemilihan dari MPR? Pemilihan langsung agar kita punya kebebasan dan lebih banyak calon," ungkapnya.
Refly pun berharap agar Presiden Jokowi ke depan bisa memastikan perhelatan Pilpres 2024 bisa berjalan jujur hingga adil. Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara harus bertindak netral.
Apalagi setelah menjadi sorotan usai mengumpulkan 6 pimpinan partai politik tanpa NasDem di Istana beberapa waktu lalu.
"Intinya bahaya laten pemilu yang curang gitu. Karena itu menurut saya legacy Jokowi yang harus dia buat adalah memastikan pemilu itu jujur dan adil," tuturnya.
"Caranya adalah dia bertindak netral, tidak mengendorse salah satu calon, tapi melakukan sebuah langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemilu ini jujur dan adil. Betul-betul dilakukan sebagaimana amanat konstitusi," sambungnya.
