Infografis
Suara.com - Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy, alias Rommy, menilai jika Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi wajib terlibat dalam pencapresan terutama di Pilpres 2024. Menurutnya, presiden merupakan pejabat politik, sehingga netral dalam pemilu merupakan sebuah pilihan.
Hal itu disampaikan Rommy menanggapi adanya kritikan terhadap Jokowi yang dianggap terlalu jauh terlibat dalam Pemilu 2024 dengan mengumpulkan enam parpol di Istana beberapa waktu lalu.
"Presiden itu pejabat politik. Jadi soal netral atau tidak, itu pilihan. Menurut saya, Pak Jokowi wajib terlibat dalam pencapresan," kata Rommy saat dihubungi, Selasa (9/5/2023).
Ia pun menyampaikan alasan mengapa Presiden Jokowi wajib terlibat dalam pencapresan, yakni karena mantan Wali Kota Surakarta ini perlu adanya presiden yang bisa melanjutkan dirinya ke depan.
"Karena beliau memerlukan presiden lanjutannya yang mengerti dan melanjutkan mega-mega monumen pembangunan yang beliau rintis dan tinggalkan. Bangsa ini butuh kontinuitas dalam pembangunannya," tuturnya.
Selain itu, kata dia, Presiden ke depan juga perlu mengerti filosofis hingga persoalan teknis pembangunan yang sudah dijalankan sebelumnya.
"Dan itu hanya bisa terjadi jika presiden penerus pak Jokowi mengerti dasar filosofis dan persoalan-persoalan teknis yang menyertai pembangunan mega-mega proyek yang dibangun sepanjang pemerintahannya," pungkasnya.
Pernyataan Benny
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyinggung Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlalu ikut campur alias cawe-cawe dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca Juga: Waketum Demokrat Khawatir Presiden Gak Netral di Pilpres 2024, Ngabalin: Jokowi Bukan SBY
Kalau misalkan kecurigaan itu benar dilakukan, Benny menganggap Jokowi tengah mengumandangkan perang.
