Infografis
Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, membantah jika Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah juga mengumpulkan partai-partai politik koalisi pemerintah di Istana untuk membahas koalisi.
Pernyataan itu menanggapi pernyataan eks Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menyebut beberapa kali SBY pernah mengadakan pertemuan yang sama seperti halnya yang dilakukan Presiden Jokowi.
![Presiden Jokowi dan SBY di Istana Merdeka pada 2017 [BPMI Setpres]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/07/08/50497-jokowi-dan-sby.jpg)
"Pak SBY setahu kami tidak pernah mengumpulkan parpol pendukung di Istana buat bentuk koalisi pilpres. Apalagi bahas-bahas strategi pemenangan koalisi untuk pilpres," kata Herzaky kepada wartawan, Senin (8/5/2023).
Ia mengatakan, memang SBY pernah mengumpulkan para pimpinan parpol, namun hal yang jadi pembahasan yakni bagaimana mengawal kebijakan dan program pro rakyat yang diputuskan pemerintahan SBY agar diterima di parlemen dan dapat dirasakan betul manfaatnya di masyarakat.
"Agar bantuan benar-benar sampai ke rakyat, bukan bantuannya diambil kembali setelah Presiden meninggalkan lokasi acara," tuturnya.
"Sedangkan Pak Joko Widodo sendiri mengakui, pertemuan 6 ketum parpol minggu lalu di Istana buat bahas-bahas strategi Koalisi Pilpres 2024. Makanya ada satu parpol pemerintah yang tidak diajak kumpul karena memilih beda koalisi untuk 2024," sambungnya.
Ia pun mewanti-wanti Jokowi, agar menggunakan waktu dan tempat yang tepat untuk mengumpulkan para pimpinan partai politik.
"Kalau ada aspirasi politik pribadi, gunakan waktu dan tempat yang tepat. Di kantor partainya mungkin, atau di kediaman pribadi di luar istana. Ada etika yang seharusnya dipahami dan dijaga betul oleh presiden Joko Widodo," tuturnya.
Di sisi lain, Herzaky mengatakan, Demokrat berharap waktu yang tersisa ini bisa digunakan Presiden untuk fokus membantu kesulitan rakyat. Bagaimana agar kebijakan pemerintahan saat ini benar-benar bermanfaat untuk mengurangi kesulitan rakyat.
"Janganlah menterinya sudah banyak yang tidak fokus, cari dukungan sana-sini buat bisa nyapres, lalu presidennya juga malah sibuk memelototi angka-angka survei elektabilitas, bukannya memikirkan cara dan memelototi angka-angka kemiskinan, pengangguran, harga bahan pokok agar bisa turun," pungkasnya.
