Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak salah mengumpulkan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana beberapa waktu lalu.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan beberapa pihak yang menganggap Jokowi terlalu cawe-cawe untuk urusan pencapresan sampai harus mengadakan pertemuan di Istana Merdeka.
"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, mengingat rakyat, lah, yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi," kata Hasto ditemui di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5/2023).
Hasto menyampaikan bahwa Jokowi sebenarnya berdialog soal tantangan bangsa ke depan dalam pertemuannya dengan enam ketum parpol dan pembicaraan hal itu tidak dilarang dalam negara demokratis.
"Jadi, yang disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan dengan enam ketua umum partai politik itu menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan dan kemudian juga bagaimana tantangan dari aspek demografi, tantangan dari pertarungan hegemoni, bagaimana dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Jokowi sama sekali tidak menyinggung tentang politik praktis saat bertemu enam ketum parpol, termasuk upaya pemaksaan berkaitan pencapresan.
"Bukan upaya dalam tanda petik suatu pemaksaan konsolidasi partai politik yang menyampaikan gambaran tantangan, sehingga ini menciptakan suatu gambaran dari ketua umum partai politik terhadap apa tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan," tuturnya.
"Dan bagaimana apa yang sudah dicapai Presiden Jokowi dapat berkesinambungan ke depan, sehingga tidak ada suatu intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi," sambungnya.
Pernyataan JK
Baca Juga: Minta Keadilan ke Jokowi, Dua Ibu-ibu Mencoba Terobos Istana Merdeka!
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti sikap presiden terdahulu yang menurutnya tidak terlibat terlalu jauh dalam politik jelang pemilu. Dia mencontohkan seperti Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-10 dan 11 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.