Infografis
Suara.com - Partai Gerindra tidak melihat ada upaya campur tangan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait politik, terlebih urusan Pilpres 2024.
Adapun kedekatan yang dijalin Jokowi bersama para pimpinan partai politik belakangan ini, lebih dilihat Gerindra sebagai bentuk komunikasi. Bukan upaya intervensi.
"Pak Jokowi kan bukan hanya politisi, melainkan pejabat publik (kepala negara). Saya memahami beliau mengerti tugas (presiden dan politisi) dan tidak mengintervensi partai politik mana pun," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di Cyber2 Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023)
Riza menganggap apa yang menjadi bentuk komunikasi antara Jokowi dan para pimpinan parpil, termasuk pertemuan terakhir bersama enam ketum di Istana Negara, pekan lalu, untuk kepentingan bangsa.
Baca Juga: Bela Jokowi usai Diminta Tiru Sikap Mega-SBY Tak Cawe-cawe Jelang Pemilu, PPP Skakmat Jusuf Kalla
"Semua dimasukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tentu, cita-cita beliau sama seperti kita sekarang ingin bangsa ini terus berjalan, maju, adil, dan makmur," tutur Riza.
Kritik JK ke Jokowi
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK meminta Presiden Jokowi mengikuti sikap presiden terdahulu yang menurutnya tidak terlibat terlalu jauh dalam politik jelang pemilu. Jusuf Kalla mencontohkan seperti Presiden ke-5 Megawati Soekarnoptri dan Presiden ke-10 dan 11 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis-lah," kata JK di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.
Pernyataan itu disampaikan JK, menyusul NasDem yang tidak diundang dalam pertemuan partai-partai koalisi pemerintah di Istana Negara, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: PKS Pede Tiga Daerah Ini Bakal Jadi Lumbung Suara Partainya di Pemilu 2024
Menurut JK, mengingat NasDem adalah koalisi pemerintahan Jokowi, seharusnya diundang, apalagi jika pertemuan itu membahas persoalan pembangunan. Karenanya, dia menilai pertemuan itu erat kaitannya dengan politik jelang pemilu.
"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan itu wajar, tapi kalau berbicara pembangunan saja, mestinya Nasdem di undang kan, tapi berarti ada pembicaraan politik, menurut saya," kata JK.
