Infografis
Suara.com - Aksi Luhut Binsar Pandjaitan turun gunung menemui Ketua Umum NasDem Surya Paloh disinyalir menjadi bukti puncak keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dengan NasDem.
Pandangan tersebut disampaikan oleh dosen Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad.
Pertemuan antara Luhut dan Surya Paloh belum lama ini membuktikan adanya keretakan hubungan antara Paloh dan Jokowi yang semakin meresahkan menjelang Pilpres 2024.
"Peristiwa tersebut menandakan kerenggangan hubungan antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh kian nyata menjelang Pilpres 2024," kata Nyarwi, Senin (8/5/2023).
Baca Juga: Dikasih Kode Duluan, PKS Sebut Sandiaga Uno Berpeluang Jadi Bacawapres Anies Baswedan
Luhut dapat dikatakan sebagai representasi orang yang berada di lingkaran Jokowi.
Menko Kemaritiman dan Investasi itu memang sudah dikenal menjadi salah satu orang kepercayaan Jokowi.
"Kita tahu LBP sudah lama menjadi orang dekat kepercayaan Presiden Jokowi," ujarnya.
Kedatangan Luhut menemui Paloh diyakini membawa pesan besar dari Jokowi untuk disamaikan kepada pendukung Anies Baswedan itu.
"Paling tidak menyampaikan pesan-pesan dari Presiden Jokowi kepada Surya Paloh," imbuhnya.
Baca Juga: PKB Sebut Koalisi Besar Sudah Pas Diisi Tiga Partai Saja: Gerindra-PKB dan Golkar
Namun, pertemuan antara Paloh dan Luhut juga bisa dikaitkan dengan pertemuan kawan lama. Sebagai informasi, Luhut memiliki kedekatan dengan Paloh karena sama-sama jebolan Partai Golkar.
Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, kerenggangan hubungan Jokowi dan Paloh memang mulai terjadi setelah NasDem resmi mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.
"Kehangatan dan keakraban relasi Surya Paloh dengan Presiden Jokowi tampak memudar dibandingkan periode-periode sebelumnya," terang NYarwi.
Setelah momen tersebut, Jokowi enggan mengundang Paloh menghadiri rapat koalisi partai pro pemerintah.
Setidaknya di awal tahun 2023 ini sudah ada dua rapat koalisi yang tak dihadiri oleh Paloh.
Padahal sampai saat ini NasDem masih tercatat sebagai partai pendukung pemerintahan Jokowi.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
