Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Effendi Choiri atau Gus Choi menyoroti sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk Pilpres 2024.
Gus Choi merasa heran dengan sikap Bawaslu yang keras terhadap segala hal yang dilakukan oleh Anies Baswedan, tetapi justru lembek kepada Ganjar Pranowo.
Ia meminta agar Bawaslu segera sadar diri dan bertaubat karena dianggap sudah tidak netral dalam mengawasi.
"(Sikap Bawaslu) mengonfirmasi persepsi kita bahwa Bawaslu tidak netral. Bawaslu keras ke Anies, lembek ke Ganjar," ujar Gus Choi, Minggu (7/5/2023).
Terbaru, Bawaslu menyatakan sikap terkait kegiatan safari politik bakal capres PDIP Ganjar Pranowo ke sejumlah kota di Jawa Timur pada akhir pekan.
Menurutnya, Bawaslu tidak mempermasalahkan kegiatan Ganjar, sepanjang tidak ada ajakan memilih dan unsur pelanggaran pemilu.
Sikap Bawaslu itu tentunya disebut kontras dengan sikapnya terhadap Anies Baswedan yang disampaikan pada 2022 lalu.
Saat itu, Bawaslu mengatakan kegiatan safari politik Anies ke sejumlah provinsi tidak etis karena masuk kategori kampanye terselubung dan terkesan "curi start" kampanye.
Gus Choi menganggap Bawaslu tidak netral karena dinilai bekerja atas pesanan kelompok tertentu yang ingin menjegal Anies.
"Ada muatan politik dari kelompok tertentu. Mereka atas dasar itu (bekerja), bukan atas UU," tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Choi menyebutkan bahwa sikap tidak netral Bawaslu ini hanya satu dari sekian banyak bentuk gangguan dari kelompok tertentu untuk menjegal Anies, sosok capres yang ingin membawa perubahan.
"Jalan perubahan banyak gangguan dan rintangan, tapi kita sadar menuju yang lebih baik membutuhkan keyakinan dan keimanan yang kuat, kesabaran yang tebal dan tak lupa doa yang khusyuk," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pihaknya tidak membedakan perlakuan antara Ganjar dan Anies. Bawaslu mengklaim mengawasi dua bakal capres itu dengan standar yang sama.
"Pengawasan kami terhadap Mas Ganjar seperti kami mengawasi Mas Anies. Cuma Mas Ganjar kami tambah dengan pengawasan penggunaan fasilitas negara karena dia Gubernur Jawa Tengah," kata Bagja, Minggu (7/5/2023).
Ia menjelaskan Bawaslu tidak mempersoalkan kegiatan safari politik yang dilakukan para bakal capres.
Bawaslu menegur Anies pada 2022 lalu karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu melakukan safari politik di Masjid Raya Baiturrahman Aceh karena hal itu dilarang UU Pemilu.
"Kita kan tidak menganggap kegiatan safari politiknya Mas Anies kemarin (tahun 2022) bermasalah. Yang bermasalah adalah ketika dilakukan di tempat ibadah," pungkasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
