Infografis
Suara.com - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan enam Ketua Umum Partai Politik telah dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (2/5/2023).
Ketum parpol yang hadir dalam pertemuan itu berasal dari partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf. Namun ada satu parpol pendukung pemerintah yang tak hadir, yakni Partai NasDem yang diketuai Surya Paloh.
Hal itu lantas menuai kritik dari sejumlah pihak, karena menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan kalau pertemuan itu mengarah pada agenda politik Pilpres 2024.
Salah satu kritik datang dari Partai Demokrat. Juru Bicara partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, langkah Jokowi mengundang pimpinan parpol ke Istana menyalahi fungsi dari Istana Negara itu sendiri.
Baca Juga: Bocoran Isi Pertemuan Jokowi dengan 6 Ketum Parpol, Apa Saja?
Menurut dia, Istana Negara seharusnya digunakan presiden untuk kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan golongan tertentu.
Ia juga menyayangkan, di masa-masa terakhir kepemimpinannya, Presiden Jokowi malah masuk ke ranah politik praktis dan seakan-akan mengintervensi koalisi parpol yang akan berlaga di Pilpres 2024.
Herzaky mengatakan, di momen-momen terakhir masa jabatannya, sebaiknya Jokowi fokus pada tugas-tugasnya sebagai presiden dan berkarya untuk negara.
Kritikan juga datang dari Analis Politik sekaligus Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah.
Senada dengan Herzaky dari Partai Demokrat, Dedi juga menyyangkan langkah Jokowi yang menggunakan Istana Negara untuk kegiatan politik praktis.
Baca Juga: Prabowo Disebut-sebut Jadi 'Ban Serep' Skenario Jokowi di Pilpres 2024
"Pertemuan itu jelas tidak etis karena menggunakan kantor presiden untuk kepentingan politik praktis," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (3/5/2023).
Ia menambahkan, karena melakukan langkah yang dinilai tak etis, maka dengan sendirinya kewibawaan Jokowi sebagai presiden bisa luntur.
Menurut Dedi, tidak tertutup kemungkinan pertemuan tersebut memang digagas untuk mewujudkan terbentuknya Koalisi Besar Pilpres 2024.
Bantahan dari parpol yang hadir
Sejumlah partai politik yang hadir dalam pertemuan tersebut angkat bicara, menanggapi sejumlah tudingan yang muncul mengenai pertemuan itu.
Salah satunya diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurut dia, pertemuan antara Jokowi dengan enam ketum parpol itu membicarakan kondisi ekonomi Indonesia di masa depan.
"Kami membahas perkembangan terakhir bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju," ujarnya usai pertemuan di hadapan awak media.
Sementara Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, dalam pertemuan tersebut sama sekali tak ada pembahasan mengenai koalisi maupun Pilpres 2024.
Ia mengatakan, pertemuan presiden dengan enam pimpinan parpol itu digelar layaknya silaturahim biasa saja, terlebih momennya setelah Hari Raya Idul Fitri.
"Silaturahmi halal bi halal partai pendukung pemerintah. Tentu dibahas mengenai tantangan capaian pembangunan dan tantangan ke depan, itu dibahas tadi," tuturnya.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
