Infografis
Suara.com - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan enam Ketua Umum Partai Politik telah dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (2/5/2023).
Ketum parpol yang hadir dalam pertemuan itu berasal dari partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf. Namun ada satu parpol pendukung pemerintah yang tak hadir, yakni Partai NasDem yang diketuai Surya Paloh.
Hal itu lantas menuai kritik dari sejumlah pihak, karena menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan kalau pertemuan itu mengarah pada agenda politik Pilpres 2024.
Salah satu kritik datang dari Partai Demokrat. Juru Bicara partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, langkah Jokowi mengundang pimpinan parpol ke Istana menyalahi fungsi dari Istana Negara itu sendiri.
Menurut dia, Istana Negara seharusnya digunakan presiden untuk kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan golongan tertentu.
Ia juga menyayangkan, di masa-masa terakhir kepemimpinannya, Presiden Jokowi malah masuk ke ranah politik praktis dan seakan-akan mengintervensi koalisi parpol yang akan berlaga di Pilpres 2024.
Herzaky mengatakan, di momen-momen terakhir masa jabatannya, sebaiknya Jokowi fokus pada tugas-tugasnya sebagai presiden dan berkarya untuk negara.
Kritikan juga datang dari Analis Politik sekaligus Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah.
Senada dengan Herzaky dari Partai Demokrat, Dedi juga menyyangkan langkah Jokowi yang menggunakan Istana Negara untuk kegiatan politik praktis.
Baca Juga: Bocoran Isi Pertemuan Jokowi dengan 6 Ketum Parpol, Apa Saja?
"Pertemuan itu jelas tidak etis karena menggunakan kantor presiden untuk kepentingan politik praktis," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (3/5/2023).
