Suara.com - Partai Gerindra memastikan tidak ada pembahasan duet Ganjar Pranowo-Prabowo Subianto dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah yang digelar pada Selasa (2/5/2023).
Sebelumnya, informasi itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Rommy. Belakangan, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menyatakan informasi itu tidak benar atau hoaks.
"Itu hoaks, hoaks. Hoaks, hoaks ya," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Habiburokhman menegaskan, dalam pertemuan tidak ada pembahasan yang memasangkan Ganjar sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapres di dalam pertemuan di Istana pada Selasa malam.
Baca Juga: Gerindra Terus Maksimalkan Upaya Prabowo Capres, Harap Makin Banyak Partai Gabung
"Tapi yang jelas nggak ada pembahasan Pak Prabowo, apa Ganjar-Prabowo ngggak ada, kita nggak tahu si Pak Rommy dapatnya dari mana," ujar Habiburokhman.
Maksimalkan Prabowo Capres
Partai Gerindra berharap akan lebih banyak partai yang mendukung pencalonan presiden Prabowo Subianto, menyusul pertemuan enam ketua umum partai politik dengan Presiden Jokowi, Selasa malam. Harapan itu muncul seiring dengan rencana koalisi beaar yang hingga kini terus bergulir.
"Ya kita aminkan ya, kita berharap koalisi pendukung Pak Prabowo semakin besar dan kita siap mengakomodir teman-teman partai sahabat yang ingin bergabung dengan kita," kata Habiburokhman.
Habiburokhman menegaskan, Koalisi Besar itu dalam rangka memperkuat koalisi Gerindra dan PKB yang saat ini sudah tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Baca Juga: PPP Beberkan Hasil Pertemuan Jokowi Dengan Ketum Parpol: Banyak Ketawanya, Nggak Bahas Capres
"Tetap kita saya sampaikan kita memperkuat koalisi KKIR gitu, jadi kita tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang meninggalkan, tapi kita memperkuat barisan," ujarnya.
Sementara itu, Gerindra sendiri sejauh ini konsisten terhasap keputusan rapimnas yang menginginkan kembali Prabowo untuk menjadi calon presiden. Keinginan itu akan terus diupayakan terwujud.
"Pak Prabowo masih tetap terus kita maksimal sebagai capres," kata Habiburokhman.
Bahas Ganjar-Prabowo
Sebelumnya, Rommy mengungkapkan, silaturahmi pertemuan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dengan enam ketua umum partai politik koalisi pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5/2023) malam ini berpotensi untuk mewujudkan Koalisi Besar.
Terlebih, Koalisi Besar itu untuk mengusung pasangan calon Ganjar Pranowo berduet dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
"Selain halal bihalal di tengah masih di bulan Syawal, pertemuan nanti malam yang rencananya dihadiri seluruh ketum-ketum parpol pendukung pemerintah minus Nasdem, berpotensi mewujudkan koalisi besar dengan formasi Ganjar-Prabowo sebagai Capres-Cawapres," kata Rommy kepada wartawan, Selasa (2/5/2023).
Menurutnya, sinyal tersebut berdasarkan pada fakta jika dua figur tersebut teratas di berbagai hasil survei. Kemudian menurut Rommy juga, PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019 berhak mengusung figur sebagai capres. Sementara Gerindra sebagai pemenang kedua berhak mengusung cawapres.
Namun terkait wacana tersebut, semuanya akan bergantung pada Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Tentu hal ini terpulang ke Prabowo, apakah bersedia menjadi cawapres di tengah amanat partainya untuk menjadi capres," katanya.
Lebih lanjut, Rommy mengatakan, jika pertemuan nanti malam, minus NasDem tersebut, tidak menghasilkan kesepakatan membentuk Koalisi Besar, maka akan ada distribusi kekuatan pemerintah terhadap partai-partai yang ada untuk Pilpres 2024.
"Jika Koalisi Besar, minus Nasdem tak terwujud, maka pertemuan nanti malam bisa jadi akan memfinalisasi distribution of power dari enam parpol pendukung pemerintah; di mana PDIP-PPP telah menentukan sikap finalnya, sementara yang empat parpol yakni Partai Gerindra, Gerindra, PKB dan PAN belum menentukan sikap finalnya," tuturnya.
Menurutnya, pendistribusian ini penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahan saat ini, khususnya mega-mega proyek infrastruktur seperti IKN, jalan tol, bendungan, bandara, dan lain-lain.
"Ini sejalan dengan harapan Pak Jokowi di beberapa kesempatan terbatas yang mengatakan, bahwa Presiden 2024 diharapkan tetap diusung dan dimotori oleh anggota Parpol pendukung pemerintahan saat ini," katanya.