Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani angkat bicara soal klaim Wiranto membawa 100 eks kader Hanura ke PPP dan Gerindra untuk menangkan Pilpres 2024.
Meskipun tak mengetahui siapa saja yang dimaksud Wiranto, Benny memastikan bahwa nama-nama eks kader yang disuguhkan Wiranto bukanlah kader Partai Hanura.
"Kalau mereka disebut sebagai kader Partai Hanura, apakah mereka mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Hanura yang ditandatangai Pak OSO (Ketua Umum Partai Hanura)" kata Benny dalam keterangannya, Selasa (2/5/2023).
Benny menegaskan, hanya orang yang mengantongi KTA di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang atau OSO saja yang disebut kader Partai Hanura.
Sampai saat ini seluruh kader dan pengurus Partai Hanura solid, tidak ada yang melompat ke partai lain.
"Saya pastikan, tidak ada kader Partai Hanura yang 'lompat' ke partai lain," tegas Benny.
Ia mengendus siasat buruk Wiranto ingin mengacaukan soliditas Partai Hanura menjelang Pilpres 2024.
Menurutnya, apa yang dilkakukan oleh Wiranto hanyalah pepesan kosong belaka. Wiranto dituding mencari panggung politik untuk kebesaran namanya.
Sayangnya, apa yang dilakukan oleh Wiranto itu diyakini oleh Benny tidak akan mempengaruhi apapun terhadap soliditas Partai Hanura.
Baca Juga: Adu Koleksi Tunggangan Anies vs Ganjar vs Prabowo, Mana Paling Mewah Nih?
"Motif Wiranto cari panggung (politik) jelang Pemilu, dan hiburan di hari tua. Ini lelucon pemilu, 'cara ketawa' ala Wiranto," imbuh Benny.
Benny menilai, jika Wiranto merasa menjadi tokoh besar seharusnya ia didatangi oleh para elit partai politik, bukan sebaliknya ia melakukan gerilya menjual kader-kader pendukungnya sendiri.
"Dia kan mantan ketua umum partai politik, dan berpengalaman di sejumlah jabatan sebelumnya, tapi dengan cara murah menyerahkan anak buahnya ke partai lain. Kayak ngasih bungkus kacang aja," tukasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
