Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diminta harus mengantisipasi partai-partai politik yang akan mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya saat tahapan pendaftaran calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di hari terakhir. Diketahi pendaftaran Caleg mulai dibuka pada 1 Mei 2023.
Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono, menyatakan bercermin dari pendaftaran pada Pemilu 2019 lalu, sebagian besar parpol mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada hari terakhir penutupan pendaftaran.
Menurutnya peluang pendafataran di menit akhir tersebut berpeluang terjadi pada Pemilu 2024.
"Pasalnya, partai politik masih terkendala pada proses melengkapi syarat yang diminta oleh KPU sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,” kata Arfianto dalam keterangannya, Jumat (28/4/2023).
Arfianto mengatakan, selain administrasi, ada juga partai yang masih kesulitan untuk merekrut masyarakat yang ingin menjadi bacaleg dari partainya.
Selain itu, kata dia, partai-partai masih dihadapkan dengan aturan untuk memenuhi keterwakilan perempuan. Berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa daftar bakal calon anggota yang ditetapkan oleh pengurus parpol peserta Pemilu memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.
Atas dasar itu, untuk menyikapi potensi pendaftaran di hari-hari akhir, Arfianto mengimbau KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus tetap memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip dan asas pelayanan publik yang baik.
Menurutnya, jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa didiskriminasikan dan kehilangan haknya untuk mendaftarkan bacalegnya.
Arfianto juga mendorong partai-partai untuk menggalakkan sosialisasi sekaligus mendampingi para bakal calon untuk melengkapi dokumen persyaratan untuk pendaftaran bacaleg.
Baca Juga: Pasca Verifikasi Faktual Perbaikan, KPU RI Ungkap Alasan Partai Prima Tak Penuhi Persyaratan
"Selanjutnya, mendorong partai politik untuk meningkatkan sosialisasi dalam rangka rekrutmen bacaleg agar dapat melengkapi daftar bacaleg dan memastikan keterwakilan perempuan," tuturnya.
