Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut jika pihaknya tidak akan menggunakan cara kawin paksa dalam menentukan calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurutnya, pihaknya akan melakukan pendekatan terlebih untuk menyatukan pemahaman.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menolak menjadi cawapres dari Ganjar.
"Ya tentu saja kita kan nggak model kawin paksa, tentu ada pacarannya, ada pemahamannya, ada komitmen terhadap rakyat bangsa dan negara," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/4/2023).
Terkait cawapres untuk Ganjar, Hasto mengatakan, pihaknya akan mengacu sesuai apa yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Namun dinamika tersebut masih dinamis, menurutnya pada akhirnya Megawati Soekarnoputeri selaku ketua umum akan memutuskan.
"Apa yang kami lakukan adalah berdasarkan pernyataan dari bapak Presiden Jokowi, yang menyebut nama-nama," ujar dia.
"Dan secara dinamika politik yang memang sangat dinamis kami melakukan kajian terus menerus dan nantinya dijajak oleh ibu Megawati Soekarnoputri yang ambil keputusan," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, PDIP juga akan melihat dinamika di tengah rakyat soal figur cawapres untuk Ganjar. Menurutnya, tak ada prinsip jodoh menjodohkan dalam penentuan cawapres untuk Ganjar.
"Jadi setelah ibu Mega menyampaikan pengumuman itu kan kemudian semua melihat konstelasi yang ada. Dan dalam melihat konstelasi itu yang dilihat kan rakyat Indonesia, sebagai pemegang kedaulatan dari melihat rakyat Indonesia itu muncul kesadaran oh kalau gitu kami menyatukan diri bersama dengan calon presiden PDIP itu proses yang muncul," tuturnya.
"Jadi enggak ada proses-proses yang terkait dengan jodoh menjodohkan karena semua itu berjalan dengan natural sesuai dengan kehendak dari masyarakat," sambung dia.
Baca Juga: Walhi: Ganjar Pranowo Lebih Mengakomodir Kepentingan Investasi daripada Warga
Pernyataan Prabowo
