Infografis
Suara.com - Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Usman Tokan mengatakan tidak mungkin mendorong-dorong PDI Perjuangan untuk bergabung di koalisi besar. Sementara koalisi besar itu sendiri belum terbentuk.
"Sekarang nggak mungkin kita dorong dia masuk ke koalisi besar, sementara koalisi besar belum terbentuk," kata Usman kepada wartawan, Jumat (14/4/2023).
Usman menilai PPP sendiri tidak bisa memaksakan kehendak agar PDIP bergabung.
"Ngga bisa juga, kenapa, kok, nggak mau ikut ke koalisi besar, ngapain masuk koalisi besar, koalisi besar itu belum terbentuk," ujarnya.
Baca Juga: Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum Bebas, Tapi AHY Komentar Pun Ogah
Menurut Usman, wajar apabila PDIP hingga kini belum menentukan arah kerja sama politik. Pasalnya PDIP tetap bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden tanpa berkoalisi.
"Kalau PDIP waktunya masih cukup kemudian PDI bisa usung sendiri, jadi wajar saja kalau sampai hari ini dia masih belum melakukan langkah ke publik. Jadi itu hal yang wajar," kata Usman.
Masih Tahap Pembicaraan
Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara mengatakan koalisi besar masih sebatas wacana. Kendati begitu, wacana tersebut terus dibahas dan dkomunikasikan dengan partai-partai di koalisi pemerintahan saat ini.
"Ini kalau wacana koalisi besar, itu memang baru tahap pembicaraan, komunikasi-komunikasi politik yang kita bangun tentu, misalnya antarpartai maupun antarkoalisi juga tetap ada," kata Amir di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Jumat (14/4/2023).
Baca Juga: Yusril Minta Koalisi Besar Tetap Punya Dua Pasang Capres-Cawapres, Begini Alasannya
![Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara di lokasi Mukernas PPP, Hotel Seruni, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3/2019). [Suara.com/Ria Rizki Nirmala Sari]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/03/20/26343-wakil-ketua-umum-ppp-amir-uskara.jpg)
Komunikasi antara partai itu dilakukan secara langsung. Ia menggambarkan komunikasi yang di jalin di internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) oleh Golkar, PAN, dan PPP dalam membahas wacana koalisi besar.
"Jadi kami misalnya di internal KIB beberapa dua tiga malam lalu ketemu lagi para ketua umum, kemudian nanti hubungan komunikasi yang kita bangun dengan misalnya dengan Gerindra tetap ada," kata Amir.
Ia menegaskan partai-partai KIB membuka diri bagi partai lain untuk bergabung nantinya di koalisi besar.
"Kalau koalisi besar kan kita kan tetap sudah sampaikan kita di KIB selalu terbuka ya dengan partai-partai lain yang mau bergabung, termasuk koalisi lain yang mau bergabung, nanti misalnya koalisi besar betul-betul terjadi, tentu yang akan kita bicarakan adalah yang akan kita usung bersama-sama," tutur Amir.
Silakan Segera Deklarasi
Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Aria Bima menekankan posisi PDI Perjuangan sudah mengantongi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. Dengan demikian PDIP bisa mengusung capres baik sendirian maupun kerja sama.
Hal itu ditegaskan Aria untuk menampik anggapan bahwa PDIP ngotot ingin capres jika berkoalisi. Ia sekaligus merespons pernyataan Waketum Golkar Nurdin Halid yang memandang PDIP tidak perlu gabung koalisi besar jika mensyaratkan kursi capres untuk kadernya.
"Saya tidak ngerti, PDI ini 20 persen threshold-nya lolos. Bukan ngotot mengotot, kita ini bisa nyalonkan," kata Aria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Menurt Aria, apabila koalisi besar memang memiliki capres dan cawapres yang sudah ditentukan maka tidak masalah untuk langsung melakukam deklarasi. PDIP menurut dia juga kan menghormatinya.
"Jadi saya menghargai untuk koalisi besar mau nyalonkan segera saja nyalonkan, deklarasi, jangan banyak ngomong. Karena syaa ini sudah sejak 1,5 tahun ngomongnya tentang kerja sama, kerja sama koalisi," kata Aria.
Padahal ditegaskan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini, masalah kerja sama politik antarpartai masih sangat dinamis. Semua masih bisa berubah seiring berjalannya waktu ke depan.
![Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat menanggapi isu ijazah palsu Presiden Jokowi. [ANTARA/Aris Wasita]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/10/13/73467-aria-bima.jpg)
Aria mengatakan sebelum ada pendaftaran secara resmi capres dan cawapres ke KPU, maka selama itu kerja sama politik yang ada saat ini masih dinamis.
"Koalisi yang paling bener adalah pada saat koalisi ditandatangani seluruh partai politik di form KPU dan diserahkan ke KPU, itu kerja sama yang paling bener sesuai dengan aturan ya. Di situ tidak ada koalisi formnya KPU itu, pengusungan partai politik. Pengusung parrai politik, nggak ada koalisi," tutur Aria.
Kendati begitu, Aria mengatakan ke depan PDIP tentu akan menjajaki kerja sama politik dalam menghadapi Pilpres 2024. Tetapi tentu kerja sama itu dilakukan dengan partai-partai yang memiliki kesamaan pandang.
"PDI Perjuangan saya yakin akan bekerja sama dengan seluruh partai politik, yang jelas bukan kalkulasi saja menang kalah, platform ideologinya sama," ujar Aria.
