Infografis
Suara.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkap kalau partai yang mewacanakan Koalisi Besar juga membuka kerap membuka komunikasi dengan PDIP. Komunikasi tersebut dijalin guna mencari kesamaan dalam sudut padang.
Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PAN Fikri Yasin menanggapi PDIP yang mempersilakan Koalisi Besar untuk segera mendeklarasikan diri.
"Ya, sampai sekarang kita tetap menjalin komunikasi dengan PDIP untuk membangun arah koalisi, itupun jika PDIP sejalan," kata Fikri dihubungi, Kamis (13/4/2023).
Meski nantinya tidak mencapai kesepakatan, PAN merasa tidak masalah bila ke depan koalisi besar tetap jalan tanpa PDIP.
Baca Juga: Analis: Koalisi Besar Dibentuk Karena KIB dan KKIR Buntu Soal Capres-Cawapres
"Tapi jika PDIP merasa cukup untuk melaju sendiri juga nggak ada masalah," ujarnya.
Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyatakan koalisi besar terbuka kepasa partai lain di luar partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
"Pada prinsipnya, koalisi ini tidak menutup pintu kepada siapapun untuk bergabung. Asalkan siap bekerja sama demi kemajuan bangsa dan tercapainya target pembangunan," ujar Dave.
Sebelumnya, Dave mengatakan Koalisi Besar saat ini sedang berbenah, menyamakan visi dan misi partai-partai yang berencana tergabung menjadi satu di dalammya.
Pernyataan Dave ini menjawab pernyataan politikus PDI Perjuangan Aria Bima yang mempersilakan koalisi besar melakukan deklarasi sekaligus pengusungan capres dan cawapres.
"Koalisi Besar sedang berbenah dulu sekarang, agar kita semua memiliki visi-misi yang serupa," kata Dave dihubungi, Kamis (13/4/2023).
Sementara itu perihal pencapresan dari Koalisi Besar, Dave mengatakan belum ada keputusan.
"Karena pencapresan itu adalah keputusan yang amat strategis. Jadi harus dibuat secara matang," ujar Dave.
Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Aria Bima menekankan posisi PDI Perjuangan sudah mengantongi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. Dengan demikian PDIP bisa mengusung capres baik sendirian maupin kerja sama.
Hal itu ditegaskan Aria untuk menampik anggapan bahwa PDIP ngotot ingin capres jika berkoalisi. Ia sekaligus merespons pernyataan Waketum Golkar Nurdin Halid yang memandang PDIP tidak perlu gabung Koalisi Besar jika mensyaratkan kursi capres untuk kadernya.
"Saya tidak ngerti, PDI ini 20 persen threshold-nya lolos. Bukan ngotot mengotot, kita ini bisa nyalonkan," kata Aria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Menurut Aria, apabila koalisi besar memang memiliki capres dan cawapres yang sudah ditentukan maka tidak masalah untuk langsung melakukan deklarasi. PDIP menurut dia juga kan menghormatinya.
"Jadi saya menghargai untuk koalisi besar mau nyalonkan segera saja nyalonkan, deklarasi, jangan banyak ngomong. Karena syaa ini sudah sejak 1,5 tahun ngomongnya tentang kerja sama, kerja sama koalisi," kata Aria.
Padahal ditegaskan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini, masalah kerja sama politik antarpartai masih sangat dinamis. Semua masih bisa berubah seiring berjalannya waktu ke depan.
Aria mengatakan sebelum ada pendaftaran secara resmi capres dan cawapres ke KPU, maka selama itu kerja sama politik yang ada saat ini masih dinamis.
"Koalisi yang paling bener adalah pada saat koalisi ditandatangani seluruh partai politik di form KPU dan diserahkan ke KPU, itu kerja sama yang paling bener sesuai dengan aturan ya. Di situ tidak ada koalisi formnya KPU itu, pengusungan partai politik. Pengusung parrai politik, nggak ada koalisi," tutur Aria.
Kendati begitu, Aria mengatakan ke depan PDIP tentu akan menjajaki kerja sama politik dalam menghadapi Pilpres 2024. Tetapi tentu kerja sama itu dilakukan dengan partai-partai yang memiliki kesamaan pandang.
"PDI Perjuangan saya yakin akan bekerja sama dengan seluruh partai politik, yang jelas bukan kalkulasi saja menang kalah, platform ideologinya sama," ujar Aria.
