Infografis
Suara.com - Meski koalisi besar baru sebatas wacana yang dibahas di kalangan partai propemerintah yang ada di parlemen, namun Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan gagasan tersebut sejalan dengan ide partainya.
Ia mengemukakan, sejak awal Partai Gelora sudah menyuarakan perlunya rekonsiliasi nasional dan konsolidasi elit yang sudah didiskusikan demi kepentingan nasional.
"Maka koalisi besar, kami menyebutnya Koalisi Bersatu sangat diperlukan atas nama kepentingan nasional, bukan atas nama kepentingan partai atau figur personal tertentu," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/4/2023).
Mahfuz mengemukakan, persetujuan ide koalisi bersatu tersebut penting bagi Indonesia di tengah ancaman kekacauan global.
Baca Juga: Partai Gelora Sebut Koalisi Besar Sejalan dengan Ide Rekonsiliasi dan Konsolidasi
"Jadi Partai Gelora sangat mendukung ide Koalisi Bersatu demi menyelamatkan Indonesia dari ancaman kekacauan global saat ini," ujarnya.
Mahfuz melanjutkan, Pilpres 2024 tidak boleh memicu polarisasi politik seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya, yang residunya semakin membesar menjelang pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.
"Pembelahan pascapilpres 2014, Pilgub DKI 2017 dan Pilpres 2019 telah melemahkan fondasi dasar kebersamaan kita sebagai bangsa," ujarnya.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya kesatuan di tengah kondisi dunia.
"Indonesia akan mengalami dampak besar jika terjadi kekacauan global, sebagaimana pengalaman kita menghadapi pandemi Covid-19," kata dia.
Baca Juga: Partai Gelora Resmi Deklarasikan Anis Matta-Fahri Hamzah Jadi Capres Dan Cawapres 2024
Sebelumnya pada Rabu (5/4/2023), Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora menyambut baik ide pembentukan koalisi besar yang disuarakan partai-partai pendukung Pemerintahan Jokowi.
Dia berharap, koalisi besar bisa melahirkan kepemimpinan politik Indonesia yang kuat, serta bisa melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika global dan geopolitik saat ini.
"Koalisi besar harus mampu menghasilkan format koalisi kepemimpinan politik yang bisa melindungi kepentingan nasionalnya, dalam konteks Indonesia sebagai bangsa dan negara," katanya.
