Infografis
Suara.com - Partai Gerindra merasa terlalu dini untuk berbicara capres dan cawapres di koalisi besar. Pasalnya, wacana gabungan koalisi itu masih tahap awal sehingga perlu pembahasan lebih lanjut mengenai pembentukan koalisi itu sendiri.
"Iya kalau kemarin kan itu pertemuan lima partai itu kan baru pertemuan awal. Saya pikir masih terlalu dini kita mau bicara soal capres," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).
Dasco memahami partai-partai yang berencana gabung koalisi besar memiliki pandangan tersendiri soal capres. Karena itu ia menilai masih terlalu dini untuk menyebutkan dan menetapkan nama tertentu.
"Karena partai partai tentunya juga mempunyai aspirasi masing-masing yang harus kita sama sama dengarkan," kata Dasco.
Baca Juga: Respons Dasco Gerindra Setelah PPP Kabarkan Sandiaga Uno Segera Gabung
Menakar Peluang Prabowo Jadi Capres Koalisi Besar
Partai-partai di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terbuka untuk rencana koalisi besar, baik dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) atau partai lainnya di luar dua koalisi. Hanya saja, mereka belum satu pandang bila calon presiden koalisi besar yang ditunjuk ialah ketua umum Gerindra.
Spekulasi Prabowo Subianto menjadi capres dari koalisi besar kini memang sudah muncul. Menteri Pertahanan yang belakangan kerap mendampingi Joko Widodo dalam berbagai kesempatan ini dianggap bisa meraih dukungan Presiden RI untuk diusung pada 2024. Satu kendaraan yang disiapkan, yakni koalisi besar beranggotakan KIB dan KKIR.
Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memandang pembentukan koalisi besar menunggu andil Jokowi. Apabila Jokowi turut berperan, calon presiden koalisi besar sudah dapat dipastikan dan partai-partai tinggal ikut arahan
"Koalisi besar mudah sebenarnya, jika semua tunduk pada kepentingan dan arahan Jokowi, maka capres dipastikan Prabowo Subianto," kata Dedi dihubungi Senin (3/4/2022).
Baca Juga: Puan Ungkap Syarat PDI Perjuangan Terkait Koalisi Besar
Golkar selaku partai terbesar di KIB, belum mau berbicara ihwal kemungkinan Prabowo dijagokan menjadi capres jika koalisi besar menjadi realita.
Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia berpandangan masih terlalu jauh untuk memikirkan kemungkinan Prabowo menjadi capres koalisi besar. Apalagi, sikap Golkar seiring sejalan dengan hasil musyawarah nasional atau munas yang mendapuk Ketua Umum Airlangga Hartarto maju pemilihan presiden 2024.
"Kita belum bicara sampai situ. Sampai hari ini, Golkar belum pernah mengubah keputusan bahwa capresnya Pak Airlangga," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).
Doli juga tidak ambil pusing ihwal adanya anggapan Jokowi menjadi tokoh sentral di balik layar rencana koalisi besar antara KIB dan KKIR.
"Ya kita nggak persoalkan lah ya, yang penting ini sudah jalan. Niatnya tadi sudah saya sampaikan dan saya kira Pak Jokowi juga melihat ini untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Doli.
Doli menyebut Jokowi sekadar menyambut baik, adapun gagasan koalisi besar datang dari lima partai, tiga dari KIB dan dua lagi KKIR.
"Kita juga melihat bahwa beliau hadir bahkan kemudian menyampaikan pernyataan cocok," kata Doli.
Partai Amanat Nasional atau PAN terbuka apabila koalisi besar ke depan mencapreskan Prabowo. Tetapi PAN terkesan masih rela tak rela.
Kendati terbuka bila Prabowo yang diusung, PAN hingga kini punya pandangan tentang figur paslon yang dianggap ideal.
Wakil Sekretaris Jenderal PAN Fikri Yasin mengaku di internal PAN, nama yang menguat untuk diusung ialah Ganjar Pranowo sebagai capres dan Erick Thohir sebagai cawapres.
"Ya sampai sekarang nama itu masih mempunyai potensi untuk dicapreskan," kata Fikri dihubungi, Selasa (4/4/2023).
Sementara itu, partai ketiga di KIB, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP masih melakukan kalkulasi terhadap pembentukan koalisi besar. Mereka belum terlalu jauh menguliti siapa figur yang pantas didaulat menjadi capres koalisi besar.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memandang peluang koalisi besar lewat bergabungnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) memang ada.
Tetapi untuk merealisasikan rencana tersebut tentu harus melihat peta politik ke depan.
"Apakah nanti menjadi koalisi besar ya tentu kita masih lihat peta di lapangan, perkembangan ke depan terkait koalisi ini," kata Baidowi dihubungi, Selasa (4/4/2023).
Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), rekan koalisi Gerindra di KKIR memandang rencana koalisi besar ini perlu terus dimusyawarahkan. Mengingat sejauh pertemuan antara lima ketum partai dengan Jokowi di DPP PAN pada Minggu (2/4), belum ada kesepakatan dua koalisi ini akan dilebur menjadi satu atau tidak.
"Nanti tegantung para ketua umum-ketua umum partai seperti yang disampaikan pak presiden," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (3/4/2023).
PKB, disampaikan Jazilul, tidak keberatan untuk gabung koalisi besar. PKB bisa melenggang kangkung bergabung asalkan syarat Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebagai capresnya dapat diakomodasi.
"Yang jelas kalau saya secara pribadi setuju saja koalisi besar, asal Pak Muhaimin presidennya," ujar Jazilul.
Meski berujar demikian, Jazilul punya pandangan lebih luas lagi terhadap rencana pembentukan koalisi besar. Menurutnya rencana itu tidak bisa ujug-ujug direalisasikan. Perlu ada pertimbangan matang, terlebih membicarakan mekanisme penentuan capres dan cawapres.
Bukan hal mudah untuk menentukan capres dan cawapres di koalisi besar nantinya. Mengingat kelima partai yang siap bergabung memiliki keinginan sendiri-sendiri.
Gerindra misalkan, telah memandatkan Prabowo menjadi capres 2024. Sama halnya dengan Golkar dan PKB yang ingin ketua umumnya menjadi capres. PAN dan PPP tentu juga punya pandangan berbeda.
"Nah jika nanti berkoalisi atau koalisi besar itu bukannya lebih rumit lagi? Ini yang kami pikirkan. Apakah nanti atau pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres dengan koalisi yang besar itu pakai ukuran dan standar apa memutuskannya," tutur Jazilul.
KKIR sendiri diakui Jazilul sejauh ini masih alami kesulitan dalam menentukan capres dan cawapres, kendati sudah memiliki mekanisme ditentukan oleh Prabowo dan Muhaimin.
"Orang kami berdua saja (Gerindra-PKB) kesulitan memutuskan, apalagi berlima (tambah Golkar, PAN, PPP)," kata Jazilul.
Gerindra belum merespons ihwal ketua umumnya yang diprediksi diusung melalui koalisi besar.
Mengutip pernyataan Prabowo usai pertemuan dengan Jokowi dan empat ketua umum partai lainnya pada akhir pekan kemarin, Gerindra diketahui terbuka soal rencana pembentukan koalisi bersama.
"Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti akan intens," kata Prabowo.
Di sisi lain, Prabowo menyepakati adanya kesamaan pandang antara dua koalisi dalam menghadapi tahun-tahun ke depan. Mulai dari kondisi geopolitik, isu-isu internasional, hingga permasalahan pangan.
"Jadi untuk ini kita butuh kerja sama yang solid suatu frekuensi yang sama," kata Prabowo.
