Infografis
Suara.com - Kubu Demokrat Kongres Luar Biasa (KLB) yang dikomandoi Kepala Sraf Presiden (KSP) Moeldoko mengklaim jika bebasnya Anas Urbaningrum bisa membantu pihaknya untuk melawan Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kubu Demokrat Moeldoko mengaku sudah mendapatkan informasi eks ketua umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum bakal bebas dari Lapas Sukamiskin pada 10 April 2023 mendatang.
"Hal ini tentu akan memberikan sentuhan terindah lagi bagi eksistensi Partai Demokrat KLB pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, dan akan lebih mempunyai daya hajar yang dahsyat bagi para politisi kubu AHY penghamba SBY yang memberhalakan Politik Dinasty dan tiranik," kata Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems kepada wartawan, Rabu (5/4/2023).
Apalagi, ia mengklaim, jika Anas akan membuka rahasia korupsi Wisma Atlet Hambalang beserta beberapa kasus mega korupsi lainnya di masa kepemimpinan nasional SBY.
Baca Juga: Demokrat Punya Kenangan Manis di Semarang, AHY: Saya Akan Sering ke Semarang
"Hal-hal tersebut diataslah kiranya yang lebih harus kami fokuskan dalam agenda kerja Partai Demokrat KLB ke depan, daripada melayani AHY yang mulai linglung dan yang akan terus dagdigdug hatinya berguncang menanti Anas Urbaningrum yang akan segera bebas," tuturnya.
"Dan menghempaskan berbagai fakta mega korupsi tempo dulu yang mengarah pada singgasana kepemimpinan bapaknya," sambungnya.
![Pendiri Partai Demokrat Etty Manduapessy (tengah) didampingi para kader lainnya menghadiri KLB Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. [ANTARA FOTO/Endi Ahmad]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/03/05/66212-klb-demokrat.jpg)
Lebih lanjut, ia meminta semua pihak menunggu saja kebebasan Anas dan bergabung bersama kubu Moeldoko melawan Demokrat kepemimpinan AHY.
"Mari kita nantikan serial AHY yang mulai linglung, dagdigdug hatinya berguncang, Anas Urbaningrum tak lama lagi akan bebas dan bergabung dengan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko. Koboi-koboi politisi Cikeas akan siap-siap lari dan bersembunyi di balik tameng-tameng tipis dan rapuh kepalsuannya sendiri selama ini," pungkasnya.
Babak Baru
Baca Juga: AHY Sindir Kepala KSP Moeldoko: Skor Demokrat Vs Moeldoko 16-0
Isu soal kudeta Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB) kekinian memasuki babak baru. Kubu KLB yang dikomandai Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya menyatakan kubu Demokrat AHY.
"Sebulan lalu tepatnya tanggal 3 Maret 2023 kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Doktor Hewan Jhonny Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu," kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).
"Kali ini mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung," sambungnya.
Menurut AHY, adanya PK yang diajukan kubu Moeldoko tersebut upaya terakhir untuk menguji putusan kasasi MA dengan nomor perkara 487KTUN2002 yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022 lalu.
AHY juga menyampaikan, jika alasan Moeldoko mengajukan PK tersebut lantaran mengklaim 4 novum atau bukti-bukti baru. Namun, ia membantah novum yang diajukan tersebut bukan lah bukti yang baru.
"Alasan KSP Moeldoko mengajukan PK adalah karena ia mengklaim telah menemukan 4 novum atau bukti baru. kenyataannya bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru keempat maupun itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta khususnya dalam perkara nomor 150 G 2021 PTUN Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021," tuturnya.
Untuk itu, AHY menegaskan, bahwa pihaknya akan mengajukan perlawanan dengan mengajukan kontra memori banding. Upaya perlawanan hukum itu akan diajukan Demokrat pada hari ini.
"Secara resmi hari ini tim hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut," terangnya.
"Kita yakin Demokrat berada pada posisi yang benar. Pengalaman ampiris menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawannya," sambungnya.
