Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima) Dominggus Oktavianus menyatakan, partainya telah menyiapkan segala dokumen perbaikan untuk persyaratan tahap verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu 2024.
Bahkan, dia mengatakan, pihaknya tidak perlu menghabiskan waktu 10 hari untuk mengisi kelengkapan dokumen tersebut, melainkan cukup lima hari.
"Ya, cukup. Kami merasa cukup. Tadi dari pihak KPU, Pak Idham menanyakan 10 hari apakah cukup atau berlebih atau gimana," kata Dominggus Oktavianus di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (24/3/2023).
"Kami sepakati dipercepat waktunya jadi lima hari, jadi Selasa sudah selesai untuk proses memasukkan dokumennya di tanggal 28 (Maret). Mulai jam 18.00 sore nanti sudah dibuka SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik)nya," lanjut dia.
Baca Juga: KPU Janjikan Proses Verifikasi Ulang Prima Rampung pada Pekan Ketiga April 2023
Sedangkan, tahapan selanjutnya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Masih menurut Dominggus, partainya bertekad menuntaskan dokumen perbaikan kurang dari satu pekan karena ingin mempercepat prosesnya.
"Kami siap sebenarnya punya kepentingan untuk mempercepat proses ini sehingga kami sepakati bahwa 5 hari cukup untuk kami memasukan dokumen itu ke dalam SIPOL," ucap dia.
Dominggus mengatakan, Partai Prima yakin dapat mengumpulkan dokumen perbaikan lebih cepat karena hanya membutuhkan sekitar 154 dokumen keanggotaan di 8 kabupaten/kota.
"Itu pun kami masih bisa menguranginya lagi, di Papua itu sebenarnya kita cuma butuh 5, di Riau kita cuma butuh 1 jadi sebenarnya cuma 6 kabupaten/kota yang kita butuh. Itu kalau dikuranginya lagi, kita cuma butuh 100 pas dokumen keanggotaan," katanya.
"Jadi, kami merasa bahwa ini bisa kami atasi dalam waktu lebih singkat, 5 hari," jelasnya.
Baca Juga: Partai Prima Diberi Waktu 10 Hari Perbaiki Dokumen Persyaratan Ikut Pemilu 2024
Diketahui, Putusan Bawaslu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWS/00.00/III/2023 tentang pelanggaran administrasi KPU memberikan waktu kepada Prima untuk menyampaikan kembali dokumen persyaratan ke SIPOL dalam waktu 10 hari ke depan sejak diberikan akses.
Sebelumnya, Bawaslu menyatakan KPU terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu terkait Partai Prima.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat memimpin sidang putusan Bawaslu untuk perkara nomor 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023 pada Senin (20/3/2023).
Untuk itu, Bawaslu memerintahkan KPU agar memberikan kesempatan kepada Prima untuk menyampaikan kembali dokumen persyaratan ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam waktu 10 hari kedepan sejak diberikan akses.
Kemudian, Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Prima.
Melalui putusan itu pula, KPU diminta untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi parpol calon peserta pemilu sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan Prima.
