Infografis
Suara.com - Larangan buka puasa bersama oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pejabat negara terus menimbulkan gelombang protes. Apalagi salah satu alasan pemerintah melarang karena sedang menghadapi masa transisi pandemi Covid-19.
Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS, Nasir Djamil, kini meminta kepada Presiden Jokowi agar mencabut larangan pejabat berbuka puasa bersama. Nasir menilai, adanya larangan tersebut menunjukkan bahwa Presiden dinilai tidak peka dengan tradisi berbuka puasa yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia.
Bahkan Nasir curiga, adanya larangan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran rezim terhadap buka bersama yang bisa menjadi konsolidasi Pilpres 2024.
"Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikhawatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres," kata Nasir kepada wartawan, Jumat (24/3/2023).
Nasir pun mempertanyakan relevansi adanya larangan tersebut. Di samping itu larangan tersebut sangat kontras dengan penyelenggaraan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik kementerian dan lembaga.
Ia kemudian mengungkit pesta pernikahan anak Presiden Jokowi sendiri di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.
"Jadi dimana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan ide orisinil Pak Jokowi. Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau," tuturnya.
Lebih lanjut, Nasir meminta Presiden Jokowi tak perlu ragu untuk mencabut larangan tersebut. Adanya larangan tersebut kurang sejalan dengan revolusi mental.
"Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau," pungkasnya.
Larangan Bukber untk Pejabat
