Pemerintah Tak Perlu Gubris Anies Baswedan, Lembaga Negara Lebih Baik Diam

Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi menyarankan Istana tidak perlu menanggapi pernyataan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait adanya menko yang ingin mengubah konstitusi.

"Ini wacana yang tidak perlu direspons, saya pikir biasa saja tidak perlu direspons," kata Guru Besar dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Prof Asrinaldi, Kamis (23/3/2023).

Meski demikian, jika pernyataan Anies Baswedan itu sudah mencuat secara formal misalnya di DPR atau lembaga politik yang formal maka harus diantisipasi.

Menurutnya, pernyataan Anies Baswedan mungkin bertujuan untuk kembali mengingatkan memori masyarakat agar hati-hati adanya wacana mengubah konstitusi misalnya perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Juga: CEK FAKTA Anies Baswedan Jadi Tersangka Korupsi Formula E

"Anies mengingatkan masyarakat untuk jangan direspons, apalagi difasilitasi dan dikerjakan lembaga-lembaga negara seperti DPR maupun MPR," kata dia.

Sebelumnya, bakal calon presiden yang diusung NasDem, PKS dan Demokrat Anies Baswedan menyebut adanya menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Hal tersebut disampaikan Anies saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan dialog kebangsaan. Kendati menyentil adanya menko yang ingin mengubah konstitusi, ia tidak menyebutkan secara jelas siapa menko yang dimaksud.