Ungkap Kekhawatiran jika Pemilu Ditunda, AHY: Saya Khawatir Indonesia Nanti jadi Banana Republik

Selasa, 14 Maret 2023 | 15:22 WIB
Ungkap Kekhawatiran jika Pemilu Ditunda, AHY: Saya Khawatir Indonesia Nanti jadi Banana Republik
AHY mengaku khawatir jika Indonesia akan menjadi 'Banana Republik' jika pemilu ditunda. Kekhawatiran itu diungkap AHY saat berpidato di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).(Suara.com/Bagaskara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku khawatir jika Indonesia akan menjadi 'Banana Republik'. Sebab hal itu berpotensi terjadi jika penundaan pemilu 2024 dilakukan dan seluruh jabatan diisi tidak melalui pemilu yang demokratis.

Banana republik sendiri memiliki artian atau sebuah istilah untuk negara kecil, negara yang biasanya sangat miskin, banyak pihak korupsi dan pemerintah mengatur negara sangat buruk. Atau bahkan juga diartikan sebagai suatu negara miskin atau lemah dan bergantung pada aliran dana asing.

Awalnya AHY menyampaikan, jika seluruh rakyat yang ditemuinya ketika safari menolak penundaan Pemilu 2024. Ia mengatakan, kalau pun penundaan pemilu dilakukan maka jabatan negara seperti presiden akan dijabat oleh Plt atau pelaksana tugas.

"Kalau di negara kita ada Plt presiden dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa dan berkerja selama 2 hingga 3 tahun betapa kacaunya chaosnya situasi nasional kita," kata AHY dalam pidato politik kebangsaanya di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Baca Juga: Sama-sama Berbasis Islam, Pengamat Sebut PBB dan PPP Berpotensi Besar untuk Berkoalisi di Pemilu 2024

Atas dasar hal itu, kata dia, dirinya mengaku khawatir Indonesia di mata dunia akan dilihat sebagai Banana Republik.

"Saya khawatir, khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai Banana Republik, Banana Republik karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, jika jabatan strategis negara diisi oleh Plt, maka kekuasaan yang dijalankan tidak mempunyai legitimasi.

"Tidak punya legitimasi yg kuat sehingga kekuasaan yg dimilki tidak sah sehingga dan juga tidak halal," pungkasnya.

Baca Juga: Koalisi PKB-Gerindra Belum Deklarasi Capres-Cawapres, Dasco: Sabar Sedikit, Kita Lagi Gencar Tarik Parpol

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI