Infografis
Suara.com - Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima) berencana untuk membawa tujuh barang bukti dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilayangkan pihaknya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Sidang perdana berlangsung di Ruang Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Selasa (14/3/2023). Kuasa Hukum Prima Mangapul Silalahi menyebut sidang tersebut digelar terkait laporan perihal dugaan pelanggaran administrasi pemilu ini terdaftar di Bawaslu sebagai Laporan Nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023.
"Peristiwa yang dilaporkan, peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diketahui pascaputusan PN Jakpus Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2023," kata Mangapul, Selasa (14/3/2023).
Dia menjelaskan laporan ini merupakan buntut dari menangnya Prima pada gugatan perdata terhadap KPU RI di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Baca Juga: Wajib Netral Dalam Pemilu, Medsos ASN Akan Diawasi Bawaslu
![Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menerima berkas pendaftaran dari Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono (kiri) saat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8/2022). [ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/08/01/48138-pendaftaran-parpol-ke-kpu-partai-prima.jpg)
Dengan begitu, hasil putusan PN Jakarta Pusat akan menjadi salah satu barang bukti yang akan disiapkan Prima pada sidang dalam gugatan kali ini. Tujuh barang bukti yang disiapkan Prima akan ditunjukkan pada sidang lanjutan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Ruang Sidang Bawaslu, besok, Rabu (15/3/2023)
Adapun tujuh bukti yang diserahkan Prima ialah:
1. Bukti Berita Acara KPU tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi paprol calon peserta pemilu tanggal 13 Oktober 2022.
2. Putusan Bawaslu nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022.
3. Keputusan KPU nomor 460 tahun 2022 tanggal 8 November tentang tahapan, program dan jadwal penyerahan dokumentasi persyaratan perbaikan verifikasi penetapan parpol peserta Pemilu, anggota DPR dan DPRD sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu RI terhadap Partai Keadilan Persatuan, Partai Republik, Partai Rakyat Adil Makmur.
Baca Juga: Tegas Tolak Penundaan Pemilu 2024, PKB: Kalau Partai Prima Tak Terima, Ya Sudah!
4. Surat KPU RI perihal penyampaian dokumen persyaratan perbaikan ke dalam Sipol.
5. Berita Acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi paprol calon peserta pemilu tanggal 18 November 2022.
6 Surat Keputusan KPU nomor 518 tahun 2022 tentang penetapan parpol peserta pemilu, anggota DPR dan DPRD, parpol lokal Aceh, anggota DPR Aceh dan DPRD Aceh tanggal 14 Desember 2022.
7. Putusan PN Jakpus perkara nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2022.
