Suara.com - Partai Golkar menanggapi wacana duet Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto yang semakin ramai digaungkan.
Namun, Golkar tetap menyerahkan keputusan terkait urusan capres dan cawapres kepada Airlangga Hartarto selaku ketua umum.
"Dinamika itu bagian dari yang harus dilalui ya menuju proses pendaftaran pilpres 2024. Oleh karena itu saya kira berbagai kemungkinan konfigurasi itu menurut saya masih sangat dinamis dan tentu yang memiliki otoritas untuk menentukan siapa dan bagaimana tentu kewenangannya ada pada ketua umum masing-masing partai politik," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily pada Senin (13/3/2023).
Menurutnya, KIB dengan tegas menginginkan kader dari partai internal yang diusung di Pilpres 2024 mendatang. Hal itu juga menjadi otoritas partai yang memiliki kewenangan untuk mencalonkan pasangan capres-cawapres.
Baca Juga: Meski Elektabilitas Tinggi sebagai Cawapres, Ridwan Kamil Pilih Fokus Pilgub Jawa Barat
Kendati demikian, KIB masih membahas capres-cawapres yang akan diusung. Sementara itu, Golkar tetap menginginkan Airlangga Hartarto yang diusung sebagai capres.
"Oleh karena itu saya kira orang boleh saja berasumsi tentang berbagai dinamika yang terjadi tapi intinya soal figur di KIB nanti akan dibahas antar ketua umum," lanjutnya.
Menanggapi klaim Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengatakan sudah dekat dengan Golkar, Ace mengungkapkan bahwa Golkar menjalin komunikasi intensif kepada seluruh parpol, termasuk PKB dan Gerindra.
Terlebih, KIB juga sudah terbuka untuk berkoalisi dengan parpol lain dengan koalisi yang terbentuk di luar KIB.
"Harus dijaga karena yaitu tadi saya kira sampai waktu yang telah ditentukan pasti proses perubahan politik bisa berjalan sesuai dengan dinamika yang terjadi," lanjutnya.
Baca Juga: Bukan Cak Imin, Prabowo Punya Peluang Kalahkan Anies Jika Duet dengan Sosok Ini
Ace mengaku bahwa KIB punya tenggat waktu untuk memunculkan nama capres dan cawapres yang akan diusung. Ia mengatakan keputusan politik tak bisa dalam ruang kosong, harus melihat dinamika yang terjadi terkait dengan partai dan koalisi lain.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.