Infografis
Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam beberapa waktu belakangan mulai melakukan manuver di luar Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Meski begitu, langkah yang dilakukan PPP disebut masih berada pada koridor mengajak partai politik di luar koalisi untuk bergabung dalam KIB.
Tercatat ada dua partai politik yang didekati PPP, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Terbukanya komunikasi antara PPP dengan PDIP ditandai dengan bertandangnya Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy menemui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu.
Romi bahkan menggunggah foto pertemuan tersebut dalam akun Instagram pribadinya. Pertemuan tersebut kemudian dibenarkan Hasto.
Baca Juga: Membaca Nasib KIB yang Kini di Ujung Tanduk: Parpol Rebutan Usung Capres
"Kita kan saling bertemu dengan PPP, apalagi kita tetangga. Tinggal ketok pintu tetangga, kita bertemu," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (6/3/2023).
Hasto mengungkapkan, pertemuan tak hanya dilakukan dengan PPP, juga dengan partai lain seperti Golkar, PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Selain itu, ia juga mengaku, kerap juga bertemu dengan Gerindra dan PKB yang ada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
"Pertemuan juga dengan Golkar, Gerindra, PAN, PKB kita sering berdialog sehingga tidak ada masalah," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengungkapkan, pertemuan antara Rommy dengan Hasto disebutnya atas inisiatif pribadi. Awiek, sapaan akrabnya bahkan mengemukakan, pertemuan tersebut hanya untuk nostalgia politik.
Baca Juga: Bakal Temui PBB Pekan Depan, PPP: Kita Silaturami, Belum Sampai ke Arah Berkoalisi
"Ya nggak, mas Rommy itu inisiatif saja," katanya saat dihubungi, Selasa (7/3/2023).
Awiek mengatakan, jika dalam pertemuan itu ada pembicaraan soal politik hal itu merupakan hal yang wajar. Namun, hal itu tidak lantas langsung menjadi keputusan politik.
"Ya kalau kemudian di dalamnya ada pembicaraan-pembicaraan politik saya kira hal yang wajar tapi kan bukan pengambilan keputusan namanya penjajakan penjajakan bisa bisa saja," katanya.
Sementara itu, PPP merencanakan bakal bersilaturami PBB. Hal tersebut kemudian dibenarkan Plt Ketum PPP M Mardiono.
Silaturami Politik
Ia mengungkapkan, jika hal itu dilakukan hanya untuk bersilaturami saja, belum bicara koalisi atau pun untuk mendukung Pemilu dengan sistem proporsional tertutup.
"Kalau Pak Yusril itu teman lama saya sejak tahun 88, 90 itu saya berteman sama beliau. Ya pertama teman lama. Kedua tentu sesama partai politik kita bersilaturahmi. Tentu di situ namanya politik kita bertemu yang dibahas soal politik," katanya.
Saat dikaitkan kemungkinan pertemuan dengan PBB membahas sistem pemilu proporsional tertutup, Mardiono lebih memilih tidak mengiyakan pun tidak menolak kemungkinan tersebut.
"Ya kalau terbuka atau tertutup itu menjadi kewenangan MK. Karena yang sedang menangani persoalan, uji materi tentang terbuka atau tertutup memang kewenangannya di MK. Kalau PPP sebagai partai peserta pemilu mau terbuka atau tertutup siap-siap saja," tuturnya.
Ia hanya menegaskan, jika partai yang dipimpinnya saat ini sudah memiliki pengalaman panjang dalam kontestasi politik, baik dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka.
"PPP kan sudah punya pengalaman untuk mengikuti pemilu secara proporsional tertutup juga sudah punya pengalaman. Sudah pernah menjalankan. Proporsional terbuka juga sudah menjalankan. Prinsipnya PPP siap saja," katanya.
PPP sendiri berencana akan bertemu dengan PBB pada tanggal 13 Maret mendatang di Kantor DPP PPP. Selanjutnya akan dilanjutkan bertemu dengan PDIP pada 15 Maret 2023 mendatang.
Untuk diketahui, PDIP maupun PBB merupakan partai yang bersikukuh agar Pemilu digelar dengan menggunakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Dewan Partai (MDP) PBB di eL Hotel Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (11/1/2023) silam.
"PBB sebenarnya menghendaki pemilu dengan sistem tertutup. Tinggal PDIP dan PBB yang menghendaki sistem seperti itu," ujarnya.
Pakar Hukum Tata Negara ini mengemukakan, pemilu dengan sistem proporsional terbuka akan membuat demokrasi Indonesia bergeser, yakni yang berdaulat dalam demokrasi bukan lagi rakyat, tetapi modal.
Kekuatan modal, menurutnya, membuat proses kaderisasi tidak berguna lantaran yang akan menjadi wakil rakyat hanya mereka yang memiliki uang atau modal yang banyak.
"Tiba-tiba karena punya uang, karena populer, direkrut jadi caleg dan akhirnya jadi anggota DPR yang jauh dari apa yang menjadi harapan kita semua," kata Yusril.
Sikap PBB sejalan PDIP yang mendukung wacana sistem pemilu proporsional tertutup.
"Dalam pandangan PDI Perjuangan, sesuai dengan keputusan kongres kelima, sistem pemilu dengan proporsional tertutup sesuai dengan perintah konstitusi dengan peserta pemilu legislatif adalah partai politik dan hal tersebut akan mendorong proses kaderisasi partai politik," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12/2022).
