Infografis
Suara.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai ada hal prioritas utama lain dari Partai Demokrat karena memutuskan untuk tidak memaksakan cawapres Anies Baswedan.
Menurutnya, PKS dan Nasdem juga sudah lama menyerahkan keputusan soal cawapres kepada Anies.
Oleh karena itu, ketiga partai menetapkan prioritasnya sebagai bagian dari partai koalisi pendukung Anies, daripada penentu cawapres.
Bawono menilai prioritas tersebut adalah penguatan soliditas koalisi, terutama memastikan tiket pencalonan. Selain itu, penguatan jaringan untuk memperkuat koordinasi ketiga partai politik itu dari pusat sampai daerah.
Baca Juga: Kebakaran Tanah Merah Plumpang, Panggung Politik Era Jokowi Hingga Kontrak Anies Baswedan
Tak hanya itu, ada rencana sosialisasi politik dengan mengunjungi daerah-daerah untuk meningkatkan elektabilitas Anies.
"Koalisi Perubahan jadi lebih solid dan paling siap usai pernyataan sikap AHY dan Demokrat kemarin," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai sinyal duet Anies-AHY justru menguat usai pertemuan keduanya.
“Anies menyatakan siap berlayar bersama. Demokrat juga tak mungkin deklarasi jika pembicaraan cawapres belum clear,” ungkap Adi.
Ia menilai AHY jadi satu-satunya cawapres yang paling mungkin digandeng Anies. Hal itu karena oppularitas Ahmad Heryawan yang diusulkan PKS dan Khofifah Indar Parawansa sudah meredup.
Baca Juga: Anies Baswedan Dituntut Ikut Tanggung Jawab dalam Kebakaran Depo Plumpang Pertamina
“PKS sudah nampaknya legowo, bahkan cenderung tawadhu. Tak ngotot usung Aher. Khofifah yang sempat dilirik sepertinya tak tertarik jadi cawapres dan cenderung ingin maju Pilgub Jatim kembali," lanjutnya.
Oleh karena itu, ia menyarankan Koalisi Perubahan harus memperjelas perjuangannya. Sesuai namanya, harus menyodorkan perubahan yang berbeda dengan penguasa.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
