Infografis
Suara.com - Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan, bahwa partainya berharap Koalisi Perubahan yang digagasnya bersama NasDem dan PKS bisa dideklarasikan sebelum masuk Ramadan 2023. Menurutnya, faktor itu bisa menaikkan elektabilitas bagi Demokrat.
Pernyataan Andi tersebut menanggapi soal merosotnya elektabilitas Demokrat dalam hasil survei Litbang Kompas.
Awalnya Andi mengatakan, jika hasil survei Litbang Kompas tersebut akan dijadikan data penting untuk melangkah ke depan.
"Pertama saya ingin mengatakan partai demokrat adalah partai yang scientifik, partai yang ilmiah, karena itu hasil yang dikemukakan walaupun Demokrat mengalami penurunan ini menjadi data penting bagi PD (Partai Demokrat) untuk melangkah ke depan," kata Andi kepada wartawan, Rabu (22/2/2023).
Baca Juga: Baliho Raksasa Anas Urbaningrum Terpampang Dekat Rumah SBY Jelang Bebas, Begini Respons Partai PKN
Andi melihat meski suara partainya merosot dalam survei tersebut usai menyatakan dukung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden, namun bisa syukuri. Sebab Demokrat masih bisa bersaing di 4 besar.
"Sebuah hasil yang not bad ya, hasil yang hampir semua lembaga survei menempatkan antara 2,3,4 bersaing dengan Gerindra dan Golkar," ungkapnya.
Menurutnya, ada sejumlah faktor yang membuat kerja-kerja Demokrat kekinian menjadi terhambat. Salah satunya yakni belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup.
"Sehingga ini menghambat kerja-kerja politik di bawah, karena terus terang kerja para caleg ini hampir menjadi ujung tombak kan menjelang pemilu, di samping struktur partai," tuturnya.
Kemudian menurutnya, faktor koalisi Demokrat masih menunggu. Terlebih memastikan agar elektabilitas Anies Baswedan betul-betul stabil.
Baca Juga: Elektabilitas Demokrat Merosot Berdasarkan Hasil Survei Litbang Kompas, Andi Arief: Not Bad Lah
Ia pun berharap Koalisi Perubahan bisa dideklarasikan sebelum Ramadan 2023 mendatang. Menurutnya, hal itu akan juga berefek pada naiknya elektabilitas Demokrat.
"Kami berharap sebelum puasa akan deklarasi. Faktor ini juga yang kami duga akan menaikan kembali elektabilitas PD. Yang jelas menurut survei Kompas sekitar 6 persen undicided voters yang bisa kita rebut kembali," pungkasnya.
Elektabilitas Merosot
Sebelumnya, pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden disebut mulai berefek pada perolehan elektabilitas Partai NasDem jelang Pemilu 2024 mendatang. Sementara elektabilitas Partai Demokrat dan PKS justru merosot.
Dilihat Suara.com, NasDem memang dalam survei berada di urutan kelima dengan suara sebesar 7,1 persen. Jumlah itu naik 3 persen dari survei sebelumnya hanya 4,3 persen.
Adapun kenaikkan suara NasDem tersebut lantaran partai besutan Surya Paloh itu dianggap berhasil mengonsolidasikan simpatisan Anies dari sejumlah partai politik.
"Langkah Nasdem yang bergeming dalam pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal capres Pemilu 2024 tampaknya cukup berhasil mengonsolidasi simpatisan Anies yang selama ini tersebar di sejumlah parpol," tulis keterangan Litbang Kompas, Selasa (21/2/2023).
NasDem disebut mendapatkan efek ekor jas dari Anies sehingga bisa mengalami lompatan elektabilitas. Bahkan kenaikkan suara NasDem sebesar 3 persen ini sebelumnya belum pernah terjadi.
Suara NasDem sebelumnya hanya berfluktuasi paling hanya dikisaran 2 sampai 4 persen.
Kendati begitu, keberhasilan NasDem mengonsolidasi pendukung Anies ini berdampak kepada penurunan Demokrat dan PKS yang memiliki basis pemilih Anies.
Suara Demokrat dan PKS justru dalam survei Litbang Kompas terbaru disebut alami penurunan.
"Hal ini terutama pada parpol dengan profil komposisi pilihan pemilihnya kepada Anies cukup besar, seperti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," tulis Litbang Kompas.
Suara Demokrat juga alami penurunan karena faktor kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Papua Demokrat sebelumnya, Lukas Enembe.
"Di luar faktor sosok capres, Demokrat tampaknya juga terpapar dampak penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe, yang juga Ketua DPD Demokrat Papua, oleh KPK pada 10 Januari 2023 karena kasus dugaan korupsi," sambung Litbang.
Untuk diketahui, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 25 Januari-4 Februari 2023. Responden sebanyak 1.202 dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 38 provinsi.
Dalam survei ini margin of error kurang lebih 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
