Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat kembali 'perang'. Kali ini, keduanya saling sindir soal sistem pemilu. Awalnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertanyakan urgensi pengujian sistem pemilu yang ada di Mahkamah Konstutusi (MK).
"Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan?” tulis SBY melalui akun Facebook-nya, Sabtu (18/2/2023).
MK saat ini tengah mendalami perkara nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilu. Para penggugat meminta adanya perubahan pada sistem pemilu, yang semula proporsional terbuka menjadi tertutup. PDIP menjadi satu-satunya partai yang mendukung hal tersebut.
Mengetahui pernyataan SBY, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara dan menilai Presiden RI ke-6 itu tidak konsisten. Sebab, di masa pemerintahannya, yakni pada tahun 2008 juga terdapat gugatan sistem pemilu di MK.
Di mana tujuannya agar caleg yang menang dipilih berdasarkan suara terbanyak, bukan nomor urut. Hasto menyindir SBY lupa dengan judicial review atau uji materiil yang dilakukan empat bulan menjelang Pemilu 2009. Ia lantas menuduh Demokrat curang.
"Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," ujar Hasto kepada wartawan di Kabupaten Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).
Di sisi lain, Hasto mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dapat memicu liberalisasi politik serta mendominasi peran kapital. Oleh karenanya, PDIP lebih mendukung sistem proporsional tertutup.
Perdebatan antar dua kubu partai ini lantas membuat rekam jejak gugatan sistem pemilu kerap memicu rasa penasaran. Untuk itu, Suara.com telah merangkumnya, yakni soal gugatan yang dimaksud Hasto.
Rekam Jejak Gugatan Sistem Pemilu
Baca Juga: Awal Mula 'Perseteruan' Megawati dan SBY, Berdampak Pada PDIP dan Demokrat?
Gugatan sistem pemilu di era SBY yang dimaksud Hasto itu didaftarkan sebagai perkara nomor 22/PUU-VI/2008 dan 24/PUU-VI/2008. Penggugat perkara nomor 22 adalah M. Sholeh, calon legislatif (caleg) dapil 1 Jawa Timur dari PDIP.
