Infografis
Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Partai Gerindra tengah duduk bareng mempertimbangkan bisa tidaknya melaksanakan Ijtima Ulama Nusantara, yakni mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden sebelum bulan suci Ramadan.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda berujar, kedua belah pihak di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sedang memastikan hal tersebut.
"Jadi semua pihak Gerindra-PKB sedang duduk bersama memastikan apa yang menjadi rekomendasi para kiai bisa terlaksana," kata Huda dikutip Selasa (21/2/2023).
Menurut Huda masih ada waktu lebih kurang satu bulan, sebelum masuk Ramadan. Karena itu pertimbangan yang matang tentu terus dilakukan.
Baca Juga: Tampak Tak Ada Minat Bergabung, PPP Disarankan Tak Berharap ke Sandiaga Uno
"Sedang terus digodok, kan masih ada waktu satu bulan," kata Huda.
Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibentuk Gerindra dan PKB berpeluang untuk segera mendeklarasikan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang mereka usung. Terdekat, agenda deklarasi itu akan dilakukan sebelum bulan suci Ramadan.
Tetapi semua itu masih bergantung dengan dua ketua umum, Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Tentunya capres dan cawapres akan segera dideklarasikan jika keduanya sudah memutuskan.
"Kita lihat perkembangan ke depan sebelum puasa. Saya rasa kalau kedua tokoh ini nanti memang sudah memutuskan bahwa memang sudah waktunya ya mungkin terjadi," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Budisatrio Djiwandono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Tetapi baik Gerindra dan PKB tidak dalam posisi memaksakan kehendak bahwa deklarasi capres dan cawapres harus sebelum Ramadan.
Baca Juga: CEK FAKTA: Fadli Zon Ditetapkan Jadi Tersangka dan Langsung Dieksekusi, Benarkah?
"Saya rasa kita berikan waktu yang seluas-luasnya juga untuk segala kemungkinan yang bisa terjadi sampai ke hari pendaftaran," kata Budi.
Adapun Prabowo mempertimbangkan waktu deklarasi capres-cawapres KKIR sebelum Ramadan usai mendengar adanya hasil Ijtima Ulama Nusantara.
"Ya itu kan waktu itu ada pertimbangan kalau nggak salah dari Ijtima Ulama Nusantara yang mengharapkan demikian dan telah disampaikan hal tersebut kepada Pak Prabowo. Sebelum Pak Prabowo dan Cak Imin meresmikan Sekretariat Bersama dan sudah diterima dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Pak Prabowo," kata Budi.
