Infografis
Suara.com - Polemik sistem pemilihan umum atau pemilu yang akan diterapkan dalam Pemilu 2024 mendatang telah menuai perdebatan. Adapun sempat mencuat wacana bahwa beberapa pihak partai politik mengajukan sistem pemilu proporsional tertutup.
Sebagai informasi bahwa sebelumnya, Indonesia menganut sistem pemilu terbuka yakni sistem yang memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memilih berdasarkan nama calon legislatif yang tersedia.
Kini, pihak Partai PDI Perjuangan tengah berdebat panas dengan Partai Demokrat mengenai sistem tersebut. Adapun debat sempat dimulai kala mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mulai tertarik dengan bahasan tersebut.
"Saya mulai tertarik dengan isu penggantian sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Informasinya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutus mana yang hendak dipilih dan kemudian dijalankan di negeri ini. Sebelum yang lain, dari sini saya sudah memiliki satu catatan," tulis SBY dalam keterangannya dikutip Minggu (19/2/2023).
SBY lebih lanjut mewanti-wanti bahwa lembaga pemerintahan yang kini tengah berkuasa tak patut mengubah sistem pemilu sesuai keinginannya.
"Menurut saya, lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan (power) yang dimilikinya dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan 'hajat hidup rakyat secara keseluruhan'," lanjutnya.
Sekjen PDIP: SBY tak paham 'jas merah'
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melayangkan kritik terhadap respon SBY terhadap wacana pemilu proporsional tertutup.
Hasto lebih lanjut menyindir bahwa SBY dahulu pada Pemilu 2008 pernah mengubah sistem pemilu proporsional tertutup ke proporsional terbuka mendekati waktu Pemilu yang notabene tidak boleh ada perubahan mendadak.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Singgung-singgung SBY, Demokrat Pertanyakan Kabar Harun Masiku
“Pak SBY kan tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review. Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan menjelang Pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan,” kata Hasto dalam keterangannya dikutip Senin (20/2/2023).
