Kena 'Jebakan Batman' Partai Ummat, Anies Baswedan Kini Resmi Jadi Bapak Politik Identitas

Minggu, 19 Februari 2023 | 09:21 WIB
Kena 'Jebakan Batman' Partai Ummat, Anies Baswedan Kini Resmi Jadi Bapak Politik Identitas
Ilustrasi Anies Baswedan. (Suara.com/Iqbal Asaputro)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Bakal capres Anies Baswedan dsebut telah masuk dalam perangkap Partai Ummat yang mengusung politik identitas. Hal ini membuat Anies resmi mendapat gelar Bapak Politik Identitas.

Seperti diketahui, Partai Ummat telah mendeklarasikan diri sebagai partai yang akan mengusung politik identitas dalam konstelasi politik.

Politisi PSI, Guntur Romli menilai kedatangan Anies di acara Rakernas Partai Ummat hingga dideklarasikan menjadi capres dari partai Amien Rais itu memperjelas status Anies. Ia menyepakati adanya politik identitas.

"Sudah resmi Anies itu sebagai 'Bapak Politik Identitas', sudah tidak terbantahkan lagi," kata Guntur.

Baca Juga: Waduh! Anies Baswedan Terancam Sulit Menang di Pilpres 2024, Ini Alasannya

Upaya Anies cuci tangan dan gembar-gembor menyebut diri sebagai tokoh pluralis dan pro Bhineka Tunggal Ika sia-sia belaka.

Kedatangannya di Rakernas Partai Ummat beberapa waktu lalu membuat citra Anies semakin tak dapat dilepaskan dari tokoh politik identitas.

Berbagai perjuangan elite NasDem Effendi Choiri membela Anies bukan tokoh politik identitas juga menjadi sia-sia.

"Jadi yang mengusung Anies itu bukan Koalisi Perubahan lagi, tapi Koalisi Politik Identitas. Cara-cara Pilkada DKI tahun 2016-2017 yang memainkan ayat dan mayat dengan Anies dan pendukungnya kelompok-kelompok radikal itu sudah pasti akan diulangi lagi di Pilpres 2024," ungkap Guntur.

Guntur menegaskan ada perbedaan arti antara politik identitas dan identitas politik. Keduanya memiliki makna yang bertentangan.

Baca Juga: INFOGRAFIS: Partai Ummat, Pengusung Politik Identitas

Ia mengambil contoh kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI Jakarta lalu. Ia dinilai sebagai orang kafir karena beragama Kristen sehingga tidak layak menjadi gubernur maka inilah yang dinamakan politik identitas.

"Ada kerancuan istilahnya itu, mereka tidak bisa membedakan politik identitas dengan identitas politik. Ketika isu-isu terkait identitas isu SARA dipakai untuk membeda-bedakan, mendiskriminasi bahkan untuk menghegemoni seperti kasus Ahok," paparnya.

Sementara, identitas politik tidak terlepas dari identitas yang sudah melekan sejak lahir, seperti suku dan agama.

"Itu kan identitas yang memang melekat ya ini hal yang lumrah dalam kajian-kajian sosial, tapi tidak lantas mempolitisasi," terangnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI